Page 28 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul Sanksi yang Bisa Jerat Anies Jika Terbukti Langgar Aturan UMP
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5865114/sanksi-yang-
bisa-jerat-anies-jika-terbukti-langgar-aturan-ump
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-12-22 06:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Apindo Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Meminta kepada Menteri Dalam
Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah (Anies Baswedan) yang
tidak memahami peraturan perundangan yang mengakibatkan melemahnya sistem
pemerintahan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 373, yang
intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bahwa Menteri Dalam Negeri sudah
menyampaikan surat kepada para Gubernur terkait dengan ketentuan upah minimum. Dalam
surat tersebut juga disampaikan sanksi diberikan kepada Gubernur atau kepala daerah yang
tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di dalam surat tersebut juga dijelaskan ada
mulai sanksi teguran tertulis, kemudian sampai yang terberat itu pemberhentian sementara
sampai pemberhentian permanen. Saya kira ini mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014, yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri adalah ketentuan yang ada di
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

positive - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kami belum mendapatkan ini
makanya saya bilang dari tadi kan kalau memang itu benar informasi itu kan, artinya kita juga
belum dapat tembusan atau pemberitahuan atau apapun

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat dijerat sanksi jika terbukti melanggar Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pelanggaran yang dimaksud terkait
revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
sendiri meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah untuk menjatuhi sanksi kepada Anies.

27