Page 30 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 30
"Di dalam surat tersebut juga dijelaskan ada mulai sanksi teguran tertulis, kemudian sampai
yang terberat itu pemberhentian sementara sampai pemberhentian permanen. Saya kira ini
mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang disampaikan oleh
Menteri Dalam Negeri adalah ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,"
paparnya.
4. Belum Ada Kepastian Anies Melanggar Namun, Kemnaker belum menyimpulkan
apakah Anies telah melanggar PP 36/2021 dalam merevisi UMP DKI Jakarta.
Sedangkan Kemendagri belum memberikan keterangan. Di sisi lain pengusaha
meyakini Anies telah melanggar aturan pengupahan.
Kemnaker sendiri belum menerima tembusan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait revisi
kenaikan UMP 2022 yang dilakukan oleh Anies. Pihaknya mengetahui informasi tersebut bukan
dari Pemprov langsung.
"Kami belum mendapatkan ini makanya saya bilang dari tadi kan kalau memang itu benar
informasi itu kan, artinya kita juga belum dapat tembusan atau pemberitahuan atau apapun,"
kata Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly Harahap kepada detikcom, kemarin Senin
(20/12/2021).
29
