Page 34 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 34

Judul            Mempertanyakan Landasan Hukum Anies yang Naikkan UMP 2022 Sebesar
                                 5,1 Persen...
                Nama Media       kompas.com
                Newstrend        Upah Minimum 2022
                Halaman/UR       https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/22/06204261/mempertany
                L                akan-landasan-hukum-anies-yang-naikkan-ump-2022-sebesar-51
                Jurnalis         Sania Mashabi
                Tanggal          2021-12-22 06:20:00
                Ukuran           0
                Warna            Warna
                AD Value         Rp 17.500.000
                News Value       Rp 52.500.000
                Kategori         Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan          Korporasi
                Sentimen         Positif



              Ringkasan

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  awalnya  menetapkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)
              sebesar 0,8 persen. Namun, karena dinilai tidak sesuai rasa keadilan, UMP tersebut direvisi dan
              dinaikkan  menjadi  5,1  persen.  Pada  saat  pertama  kali  menetapkan  UMP,  Anies  berpedoman
              dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  yang  salah  satunya  mengatur
              mengenai formula penghitungan kenaikan upah minimum.



              MEMPERTANYAKAN LANDASAN HUKUM ANIES YANG NAIKKAN UMP 2022 SEBESAR
              5,1 PERSEN...

              JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan awalnya menetapkan upah minimum provinsi
              (UMP) sebesar 0,8 persen. Namun, karena dinilai tidak sesuai rasa keadilan, UMP tersebut direvisi
              dan dinaikkan menjadi 5,1 persen.

              Pada saat pertama kali menetapkan UMP, Anies berpedoman dengan Peraturan Pemerintah (PP)
              Nomor 36 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur mengenai formula penghitungan kenaikan
              upah  minimum.  PP  tersebut  merupakan  peraturan  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  11
              Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

              Melalui  beleid  itu,  penghitungan  UMP  sudah  baku.  Pintu  negosiasi  antara  pengusaha,
              pemerintah,  dan  buruh,  seperti  yang  selama  ini  dilakukan,  otomatis  tertutup.  Sebab,  dalam
              menentukan UMP, data-data yang dipakai sebagai dasar penghitungan bersifat tunggal, yakni
              dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga berwenang.

              Pemerintah daerah juga secara praktis kehilangan keleluasaan karena segalanya telah bersifat
              baku dari aturan yang diteken pemerintah pusat. Sehingga jika dihitung berdasarkan formula
              tersebut UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935, naik Rp 37.749 atau sekitar 0,8
              persen saja dibandingkan 2021.




                                                           33
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39