Page 36 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 36

dengan  Kementerian  Dalam  Negeri  untuk  menindaklanjuti  keputusan  kepala  daerah  yang
              menetapkan UMP tidak sesuai aturan.
              Sementara  itu,  Direktur  Jenderal  Otonomi  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri),
              Akmal  Malik,  mengaku  belum  bisa  menyebut  ada  atau  tidaknya  pelanggaran  dalam  revisi
              kenaikan UMP DKI 2022. Butuh pendalaman terlebih dulu untuk Kemendagri menentukan apakah
              langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu termasuk kategori pelanggaran.

              "Kami tidak bisa katakan itu (ada pelanggaran) dulu. Nanti, pastinya teman-teman dari Ditjen
              Bangda (Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah) akan mencoba mempelajari itu dulu
              ya," kata Akmal ditemui di Perpustakaan Nasional, Selasa (21/12/2021) siang.

              "Kita  sedang  pelajari.  Dinamika  itu  kebetulan  ada  di  Ditjen  Bangda.  Nanti  kami  akan  coba
              komunikasikan dengan dirjen terkait," ujarnya.

              Selain itu, Akmal juga mengaku belum menerima usul dari Kemenaker terkait rencana pemberian
              sanksi kepada Anies..


























































                                                           35
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41