Page 37 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 37

Judul               PDI-P: Anies Akan Revisi
                Nama Media          Warta Kota
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg3
                Jurnalis            faf
                Tanggal             2021-12-22 06:10:00
                Ukuran              185x105mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 36.075.000

                News Value          Rp 180.375.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Ringkasan

              Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengungkap, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
              kemungkinan akan merevisi lagi upah minimum provinsi [UMP) tahun 2022. Padahal UMP 2022
              telah direvisi Anies dari yang awalnya naik 0,85 persen atau Rp 37.000 menjadi 5,1 pei'sen atau
              Rp 225.667, sehingga nilainya menjadi Rp 4.461.854 per bulan.



              PDI-P: ANIES AKAN REVISI
              Gambir,  Warta  Kota  Fraksi  PDI  Perjuangan  DPRD  DKI  Jakarta  mengungkap,  Gubernur  DKI
              Jakarta Anies Baswedan kemungkinan akan merevisi lagi upah minimum provinsi (UMP) tahun
              2022. Padahal UMP 2022 telah direvisi Anies dari yang awalnya naik 0,85 persen atau Rp 37.000
              menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667, sehingga nilainya menjadi Rp 4.461.854 per bulan.

              Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, hal itu diketahui
              setelah dia menelpon Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri
              Yansyah. Saat itu, Pandapotan yang juga menjadi Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Bidang
              Perekonomian mempertanyakan maksud pemerintah daerah merevisi UMP 2022.

              "Saya  kemarin  itu  telepon  Dinas  Tenaga  Kerja,  malah  akan  ada  revisi  lagi.  Jadi  tidak  ada
              kepastian hukum," ujar Pandapotan pada Selasa (21/12).

              Jika  hal  itu  terjadi,  kata  dia,  Anies  justru  menciptakan  kegaduhan  dan  konflik  antara  kaum
              pengusaha dengan buruh. Dia menyebut, tidak semua pengusaha mampu mengikuti kebijakan
              terkait kenaikan upah sebesar 5,1 persen.

              "Jadi  saya  bilang,  Anies  menciptakan  kegaduhan,  buktinya  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia
              (Apindo) mau mengajukan gugatan ke PTUN atas revisi kebijakannya," katanya.

              Dia  menyatakan,  Komisi  B  bakal  memanggil  Dinas  Tenaga,  Transmigrasi  dan  Energi  terkait
              polemik kenaikan UMP. Kata dia, pemerintah daerah harus mengacu pada data dan kajian untuk
              menaiki  UMP  dan  melibatkan  unsur  pengusaha  yang  tergabung  dalam  Dewan  Pengupahan
              Daerah.



                                                           36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42