Page 41 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

NURJAMAN: APINDO TAK PERNAH DIAJAK BICARA

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta
Nurjaman membantah adanya diskusi yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dengan Apindo terkait revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi
5,1 persen.

"Kalau sekarang dikatakan kami sudah bersepakat, kapan bersepakatnya? Kapan kita diskusi dan
kompromi? Kapan kami bertemu Pak Gubernur dan Pak Wagub? Kami tidak pernah bertemu
untuk membahas ini," kata Nurjaman saat dihubungi, Selasa (21/12).

Nurjaman mengatkan, pihaknya hanya pernah berdiskusi dengan Pemprov DKI yang kemudian
menghasilkan UMP Jakarta naik 0;8 persen.

"Betul kami sepakat UMP 2022 sebagaimana telah diatur dalam pergub yang mengikuti aturan
berlaku yakni PP 36 Tahun 2021. Itu merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DKI
Jakarta sejak 15 November 2021," jelas Nuijaman.

Lebih jauh ia memastikan, pihaknya tidak merasa diikutsertakan dalam diskusi terkait kenaikan
UMP 5,1 persen tersebut. Nurjaman menyebut, Apindo tidak pernah diajak berdiskusi terkait hal
tersebut.

"Ini Pak Wagub melakukan pembohongan publik juga nih. Siapa yang diajak bicara? saya dewan
pengupahan. Saya dewan pengupahan DKI. Wakil dari Apindo dan dari pengusaha tidak ada
yang bicara, bicara sama siapa? Mesti ditelusur sama siapa bicaranya. Pengusaha mana juga yg
bicara? eggak ada," ucap Nurjaman kepada wartawan.

Nurjaman pun terus menanyakan kapan persetujuan oleh pengusaha itu dilakukan. Menurutnya,
pengusaha di bawah naungan Apindo sudah menyatakan bahwa belum ada pembicaraan dan
belum diajak bicara kembali soal UMP DKI 2022 menjadi 5,1 persen.

"Kapan diajak bicara? kapan? di mana tempatnya? coba ditanya lagi itu siapa aja memang yang
hadir. Saya dewan pengupahan DKI, tapi saya merasa tidak diajak bicara sama pak Anies, sama
Pak Wagub," jelasnya,

Menurutnya, adapun berita acara yang disepakati dewan pengupah yakni dilakukan pada 15
November 2021. Dari kesepakatan tersebut, menghasilkan keputusan kenaikan UMP DKI 2022
sebesar 0,85 persen, dikarenakan mengacu pada regulasi atau formula pengupahan yang
ditentukan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, para
pengusaha sudah menyanggupi kenaikan UMP sebesar 5 persen. Kesanggupan itulah yang
menjadi salah satu dasar Pemprov DKI Jakarta merevisi UMP dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen.
Ariza mengatakan, keputusan menaikkan UMP 5,1 persen diambil Pemprov DKI Jakarta agar
menjadi solusi terbaik bagi semua pihak. (m27/Kompas.com).

40