Page 480 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

depan. ”Jadi kita menyosialisasika keputusan gubernur tentang UMK Jombang, tahun depan
tidak naik atau Rp 2.654.095,88,” kata Priadi.

DISNAKER JOMBANG GELAR SOSIALISASI UMK 2022, LIBATKAN 50 PERUSAHAAN

JOMBANG – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang menggelar sosialisasi Upah Minimum
Kabupaten (UMK) 2022 di Ruang Soeroadiningrat Senin (20/12) kemarin. Kegiatan ini melibatkan
hingga 50 perusahaan besar.
Pantauan di lokasi, agenda yang melibatkan perwakilan perusahaan itu dimulai sekira pukul
12.00. Priadi Kepala Disnaker Jombang didampingi Rika Paur Fibriamayusi Kabid Hubungan
Industrial dan Syarat Kerja Disnaker Jombang menjelaskan terkait UMK tahun depan. ”Jadi kita
menyosialisasika keputusan gubernur tentang UMK Jombang, tahun depan tidak naik atau Rp
2.654.095,88,” kata Priadi.

Peserta yang diwakili masing-masing HRD peruahaan itu begitu antusias menyimak paparan
yang diberikan sejumlah pemateri. ”Diikuti 50 HRD perusahaan se-Jombang. Sengaja kita ambil
(perusahaan, Red) yang besar dengan jumlah karyawan banyak supaya nanti bisa tersampaikan
ke manajemen perusahaan,” imbuh dia.

Dijelaskan, tahun depan UMK tak mengalami perubahan alias sama seperti tahun ini. Sebelum
ditetapkan gubernur, sudah berproses di kabupaten. ”Penetapan gubernur ini berdasarkan
rekomendasi bupati. Sementara rekomendasi (bupati, Red) ini berdasarkan sidang pleno Dewan
Pengupahan Jombang 9-10 November lalu,” sambung Priadi.

Butuh proses panjang sebelum akhirnya bupati memberikan rekomendasi itu. Sebab sudah ada
rumus penghitungan sesuai dengan PP 36/2021 tentang Pengupahan.
Mulai dari rumus batas atas, batas bawah hingga upah minimun serta upah UKM (usaha kecil
menengah). ”Skema penghitungan penyesuaian ini sesuai pasal 27 ayat dua dalam PP 36/2021.
Mulai dari analisis data, lalu penghitungan batas dan penghitungan batas bawah serta
penghitungan UM baru kemudian keluar rekomendasi,” tutur dia.

Dijelaskan, penghitungan itu juga melibatkan banyak pihak. ”Jadi berdasarkan data Kemenaker
yang disuplai BPS. Misalnya data rata-rata konsumsi per kapita itu Rp 1.044.859,” ujar dia.

Dari banyaknya tahapan yang dilalui, lanjut Priadi kemudian muncul rekomendasi. ”Jadi tidak
naik itu juga berproses. Bukan tiba-tiba ditentukan tidak naik. Karena prosesnya ini panjang,”
kata Priadi.

479