Page 478 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 478
Menurut dia, Beberapa pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 26 mengenai cara perhitungan upah
minimum dan Pasal 27 mengenai upah minimum provinsi. Lalu Pasal 29 tentang waktu
penetapan Upah Minimum yang selambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.
Karena hal itu mereka tidak akan mengikuti kebijakan Anies Baswedan tersebut.
Mengingat kebijakan tersebut mereka anggap bertentangan.
"Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum
DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI, sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap," kata Hariyadi dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).
Gugat ke PTUN Apindo lantas berencana menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Gugatan bakal dilayangkan jika Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai revisi upah
keluar oleh Apindo DKI Jakarta bersama Kadin Jakarta.
Hariyadi bahkan tidak mengindahkan imbauan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
untuk berdiskusi sebelum mengajukan gugatan.
Pasalnya, Hariyadi merasa pengusaha tidak diajak berdiskusi ketika Anies merevisi aturan
pengupahan yang sudah disepakati bersama di tingkat nasional.
"Memangnya gubernur musyawarah sama kita (ketika merevisi aturan)? Kan enggak
musyawarah. Karena enggak ngajak musyawarah, ngapain kita musyawarah. Karena sekarang
sudah bicaranya hukum," ucap Hariyadi.
Lebih dari itu, para pengusaha ini meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberi
sanksi kepada Anies karena telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam
hal pengupahan.
Adapun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta memberikan pembinaan atau sanksi
kepada Anies karena tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku.
Hariyadi menilai, berubahnya besaran upah di akhir tahun berpotensi menimbulkan iklim yang
tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian nasional.
Adapun kenaikan upah disebut-sebut memiliki dugaan kepentingan politik.
Padahal, kebijakan UMP DKI Jakarta 2022 itu bisa jadi preseden buruk apabila Anies Baswedan
ingin maju dalam persaingan pada Pilpres 2024.
"Ini strong message ya dari kita. Bahwa Pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada
pelanggaran itu nanti akan jadi catatan, apalagi kalau mau nyapres," tegasnya.
Wakil Ketum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menambahkan, upah yang
berubah-ubah membuat bingung para pengusaha.
Upah yang naik dari ketentuan berpotensi merusak cashflow perusahaan. Investor di perusahaan
tersebut bakal menganggap ketentuan hukum di Indonesia berubah-ubah sehingga
memengaruhi iklim investasi.
Di sisi lain, kenaikan upah yang diputus secara sepihak berpotensi diikuti oleh provinsi lain.
Saat ini saja, sudah ada satu provinsi lain yang melayangkan permintaan serupa. "Investor dan
pelaku usaha itu satu kata kunci. Ada kepastian hukum dari pemerintah dalam hal ini.
Kepastian itu maksudnya tidak berubah-ubah, dan Pak Anies berubah-ubah," beber Adi.
477
