Page 474 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 474
Dengan dasar tersebut, Pemerintah Provinsi DKI, kata dia, berani memutuskan kenaikan hingga
5,1 persen. Dia meminta semua pihak bisa menerima keputusan Pemprov DKI itu sebagai solusi
terbaik.
“Jadi para pengusaha harapannya bisa memahami, juga pihak buruh, pihak pemerintah dan
tentu juga masyarakat,” jelas dia.
Menurut dia, langkah itu merupakan rasa keadilan dari Pemprov DKI bagi semua pihak. Dia
memerinci, dalam delapan tahun terakhir, kenaikan UMP DKI memang selalu ada di atas
pertumbuhan ekonomi DKI. Hasilnya, kenaikan UMP 2022 sebesar 0,85 persen yang tidak sesuai
dengan angka inflasi DKI 1,6 persen, atau pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 3,51 persen,
dinilai Riza tidak bijak.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani,
meminta Kementerian Ketenagakerjaan memberi sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies
Rasyid Baswedan. Anies dinilai melawan hukum soal pengupahan dengan merevisi kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85
persen.
“Karena hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif,” kata Hariyadi dalam konferensi
pers di Jakarta, Senin (20/12).
473
