Page 469 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

2021, UMP DKI ditetapkan sebesar Rp 4.416.186. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan
pun menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 225 ribu (5,1 persen) menjadi Rp 4.641.854.
Keputusan itu dilakukan Anies setelah berkonsultasi dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah.

“Kalau tidak urung, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan lakukan upaya hukum termasuk
mengadukan ke PTUN,” kata Nurzaman ketika dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (19/12).

Dia menyebut, revisi kenaikan UMP DKI 2022 bisa berdampak besar di tingkat nasional.
Nurzaman khawatir kepala daerah lain juga akan mengikuti langkah Anies untuk menaikkan UMP
yang sebenarnya telah diatur pemerintah pusat. Adapun pemerintah pusat berpatokan kepada
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dalam menentukan besaran UMP 2022.

Nurzaman menyebutkan, Anies telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Menurut dia, Anies tidak bisa seenaknya mengubah peraturna
gubernur (pergub) untuk menentukan besaran UMP DKI 2022. Karena saat ini sudah diputuskan,
kata dia, pengusaha juga tidak segan untuk melanggar jumlah UMP DKI yang direvisi tersebut.
"Kami juga bisa langgar pergub dong," ucap Nurzaman.

Oleh sebab itu, pihaknya berjanji tidak akan tinggal diam dengan keputusan sepihak Pemprov
DKI yang menaikkan UMP. Apindo DKI akan berkoordinasi dengan Apindo pusat untuk mendesak
pembatalan kenaikan UMP yang diteken Anies lewat pergub tersebut. "Jangan ajarkan kami
langgar regulasi," kata Nuruzzaman mengancam.

Berkebalikan dengan pengusaha, kalangan buruh menyambut baik kenaikan UMP DKI 2022.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI, Winarso, mengapresiasi, keputusan
Anies yang berani menaikkan UMP DKI 2022. Dia menilai, pengambilan kebijakan yang dilakukan
Anies berdasarkan asas keadilan.

"Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Tentunya
angka 5,1 persen ini bukanlah angka yang muncul begitu saja,” kata Winarso.

Dia menyatakan, revisi besaran UMP DKI tentunya telah melalui kajian dan dasar alasan yang
tepat. Terlebih, kata dia, revisi UMP bukan hanya menjadi angin segar bagi para buruh,
melainkan juga demi kebaikan masyarakat. "Tentunya dengan meningkatnya daya beli
masyarakat diharapkan dapat pula menjadi kemajuan perusahaan, karena produk yang mereka
hasilkan akhirnya bisa terjual ke masyarakat," ujar Winarso.

Dia menilai, kenaikan 5,1 persen merupakan hal wajar yang disesuaikan dengan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sehingga, keputusan tersebut sebaiknya diterima para
buruh dan pengusaha agar bisa saling bersinergi.

Winarso tidak masalah jika memang Apindo DKI siap membawa masalah itu ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk digugat. Bagi dia, Apindo sepertinya memiliki pandangan
lain atas keputusan Anies. "Tentunya Apindo punya persepsi hukum sendiri terhadap revisi UMP
yang dikeluarkan oleh gubernur," kata Winarso.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menghormati rencana pihak tertentu yang tidak
setuju dengan revisi kenaikan UMP DKI 2022. Pemprov DKI, kata dia, mempersilakan mereka
yang keberatan dengan keputusan Anies untuk menggugat secara hukum. "Kami hormati apa
pun yang dilakukan oleh para pihak. Kami menghargai. Ini kita di era demokrasi," kata Riza saat
ditemui di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Ahad.

Meskipun begitu, Riza tetap berharap polemik itu bisa diselesaikan dengan jalur musyawarah.
Dia menegaskan, keputusan naiknya UMP sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Pemprov

468