Page 468 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 468
Judul Wagub DKI: Kenaikan UMP Berdasarkan Keputusan Bersama
Nama Media republika.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.republika.id/posts/23290/wagub-dki-kenaikan-ump-
berdasarkan-keputusan-bersama
Jurnalis Erdy Nasrul
Tanggal 2021-12-21 09:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, revisi kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) DKI 2022 dari 0,85 persen (Rp 38 ribu) menjadi 5,1 persen (Rp 225 ribu),
berdasarkan keputusan bersama. Menurut dia, kenaikan UMP ke 5,1 persen, sudah dibahas
dengan Dewan Pengupahan DKI dan disetujui para pengusaha.
WAGUB DKI: KENAIKAN UMP BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, revisi kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) DKI 2022 dari 0,85 persen (Rp 38 ribu) menjadi 5,1 persen (Rp 225 ribu),
berdasarkan keputusan bersama. Menurut dia, kenaikan UMP ke 5,1 persen, sudah dibahas
dengan Dewan Pengupahan DKI dan disetujui para pengusaha.
“Dan ini sudah dibahas juga sebelumnya dengan dewan pengupahan. Dan sebetulnya pengusaha
(juga) tidak keberatan naik sampai angka 5 persen gitu,” kata Riza saat ditemui di Balai Kota
DKI, kemarin malam.
Dengan dasar tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, kata dia, berani memutuskan
kenaikan hingga 5,1 persen. Dia meminta, semua pihak bisa menerima keputusan Pemprov DKI
itu sebagai solusi terbaik.
“Jadi para pengusaha harapannya bisa memahami, juga pihak buruh, pihak pemerintah dan
tentu juga masyarakat,” jelas dia.
Menurut dia, langkah itu merupakan rasa keadilan dari Pemprov DKI bagi semua pihak. Dalam
delapan tahun terakhir, kenaikan UMP DKI memang selalu ada di atas pertumbuhan ekonomi
DKI. Alhasil, kenaikan UMP 2022 sebesar 0,85 persen yang tidak sesuai dengan angka inflasi DKI
1,6 persen, atau pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 3,51 persen, dinilai Riza tidak bijak.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menuntut Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI untuk menarik keputusan revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022. Pada
467
