Page 466 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 466

Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Wakil  Ketua  Hipmi  Anggawira.  Dia  mengatakan  mestinya
              Gubernur  DKI  bisa  lebih  bijaksana  dalam  melihat  kondisi  dan  realitas  ini  secara  objektif,
              dibenturkan dengan kondisi dan situasi yang ada.

              "Harusnya Gubernur Anies bisa lebih bijaksanalah dalam melihat kondisi dan realitas secara lebih
              objektif," ungkapnya kepada Alinea.id, Senin (21/12).

              Dalam situasi pandemi seperti saat ini menurutnya para pengusaha sedang dalam situasi yang
              sulit. Masih bisa bertahan saja menurutnya sudah sangat baik.

              "Jadi ya dia (Gubernur) harusnya paham dari sisi penerimaan APBD DKI saja dia juga pendapatan
              asli daerah (PAD) berapa merosotnya ini kan juga mencerminkan situasi yang dihadapi oleh para
              pengusaha di DKI Jakarta," jelanya.

              Apalagi dia sebut di DKI Jakarta banyak pengusaha yang berada di sektor jasa. Di mana sektor
              ini sangat terpengaruh dengan adanya pembatasan mobilitas.

              "Yang memang dengan adanya pembatasan mobilitas ini masih sulit untuk rebound," ucapnya.

              Oleh karena itu adanya kenaikan UMP 5,1% menurutnya bakal menciptakan kegaduhan. Dalam
              situasi seperti saat ini dia mengajak agar pengusaha dan pemerintah bisa berkolaborasi.

              "Kalau ada niatan-niatan lain di balik ini harusnya ditahan dulu lah kita berkolaborasi dalam
              situasi seperti saat ini," jelasnya.

              Sementara  itu  Apindo  meminta  kepada  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker),  untuk
              memberikan  sanksi  kepada  kepala  daerah  yang  melawan  hukum  regulasi  ketenagakerjaan,
              khususnya terkait dengan pengupahan.

              Mereka  menganggap  revisi  ini  berpotensi  menimbulkan  iklim  yang tidak  kondusif  bagi  dunia
              usaha  dan  perekonomian.  Apindo  juga  meminta  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  memberikan
              pembinaan atau sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
              Menanggapi hal ini Anggawira menyampaikan pihaknya tidak mau berpolemik, mengenai sanksi
              menurutnya biar menjadi urusan dari pemerintah.

              "Sebenarnya  kita  juga  gak  mau  berpolemik  lah  ya  masalah  sanksi  dan  sebagainya  itu  kami
              serahkan saja ke pemerintah meski akhirnya ini ya memicu polemik," paparnya.




























                                                           465
   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471