Page 464 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 464
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai Gubernur DKI
Jakarta telah melanggar aturan sehingga layak mendapatkan teguran hingga sanksi dari
pemerintah pusat karena menetapkan UMP 2022 tak mengacu pada PP tentang pengupahan
pada UU Cipta Kerja.
"Meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi kepada Kepala
Daerah yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama Pengupahan, karena hal
tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian
Nasional," katanya dalam konferensi pers.
Selain itu, Apindo juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi
kepada Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta yang dinilai tidak memahami peraturan
perundangan. Adapun sesuai amanat UU 23 tahun 2014, Pasal 373 yang intinya Pemerintah
Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Layangan sanksi itu karena pemerintah Anies dinilai telah melanggar regulasi Pengupahan yang
berlaku saat ini, terutama Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum
propinsi. Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah
Minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.
"Dia sebagai Gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini melanggar, ya jadi catatan
tersendiri apalagi kalau mau nyapres, jadi catatan," tambahnya.
Surat permintaan sanksi itu bakal dikirimkan pada hari ini. Sembari menunggu respon dari
pemerintah pusat, pelaku usaha juga masih memantau bentuk peraturan gubernur yang baru.
Jika hasil revisinya keluar, mereka juga akan mengajukan langkah hukum.
"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? oh jelas. Jadi jelas," kata
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz.
Sebelumnya, Anies beralasan penetapan UMP dengan menggunakan formula yang diatur dalam
PP 36/2021 tentang Pengupahan tidak sesuai dengan prinsip keadlian.
Kenaikan upah 0,85% jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Jakarta yang mencapai 1,14 persen.
Selain itu, ia menilai ketidakadilan akibat penerapan formula UMP dalam beleid tersebut juga
bisa merugikan pekerja di sektor industri yang justru mengalami pertumbuhan di tengah
pandemi.
Sektor yang dimaksud di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan
komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
Setelah mengalami perdebatan panjang dan didemo berkali-kali oleh kalangan buruh, Pemprov
DKI Jakarta resmi merevisi nilai UMP tahun depan.
Keputusan tersebut selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi
pertumbuhan ekonomi, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua
pemangku kepentingan terkait semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju
ekonomi di wilayah Jakarta.
"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun," kata Anies dalam siaran persnya.
463
