Page 467 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 467

Judul               Anies Naikkan UMP DKI, Pengusaha Sindir soal Nyapres
                Nama Media          kumparan.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://kumparan.com/kumparanbisnis/anies-naikkan-ump-dki-
                                    pengusaha-sindir-soal-nyapres-1x9QkImZsWG
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-21 09:31:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi ( UMP ) dinilai
              bernuansa politis. Kalangan pengusaha menganggap kebijakan tersebut sebagai manuver Anies
              mengikuti pemilihan presiden 2024. Anies merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta. Dari yang
              semula hanya naik 0,85 persen menjadi 5,1 persen.



              ANIES NAIKKAN UMP DKI, PENGUSAHA SINDIR SOAL NYAPRES

              Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi ( UMP ) dinilai
              bernuansa politis. Kalangan pengusaha menganggap kebijakan tersebut sebagai manuver Anies
              mengikuti pemilihan presiden 2024.

              Anies merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta. Dari yang semula hanya naik 0,85 persen
              menjadi 5,1 persen.
              Kebijakan  mantan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  itu  menuai  penolakan  kalangan
              pengusaha. Mereka berencana menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara
              (PTUN).

              Wakil  Ketua  Umum  Kadin  bidang  Ketenagakerjaan,  Adi  Mahfudz,  mengendus  adanya
              kepentingan politik di balik kebijakan Anies Baswedan.

              “Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas,” kata Adi Mahfudz
              dalam konferensi pers, Senin (20/12).

              Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani juga mempertanyakan
              kebijakan Anies tersebut. Dia menilai seharusnya dengan kapasitas seorang Gubernur, Anies
              paham betul bahwa kebijakan tersebut jelas melanggar aturan PP Nomor 36 Tahun 2021.

              “Dia  (Anies)  sebagai  Gubernur  yang  harusnya  paham  sekali  masalah  ini  melanggar,  ya  jadi
              catatan tersendiri apalagi kalau mau nyapres, jadi catatan,” ujar Hariyadi.


                                                           466
   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472