Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

di bawah Rp 5 juta dengan syarat pekerja tersebut terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan pada tahun
2020. Bantuan tersebut melalui skema Bantuan Subdisi Upah (BSU).
Contoh ketiga, tutur Saleh, pemerintah memberikan insentif-insentif bagi pengusaha untuk bisa
tetap bertahan hingga kini. Dengan begitu, pengusaha dapat mempertahankan para pekerjanya
atau bisa saja membuka lapangan pekerjaan baru. "Jadi saya kira, itu adalah upaya-upaya
kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah," tegas Saleh.

Saleh menilai, untuk sembilan lompatan besar yang strategis yang disusun dan dilaksanakan
Kemnaker pada 2021 hingga 2024 dinilai bagus sebagai sebuah rencana dan program. Hanya
menurut Saleh, yang paling penting adalah realisasi dari pelaksanaannnya. Karenanya dia tidak
mau berspekulasi apakah sembilan lompatan besar tersebut bisa berhasil serta bisa diandalkan
untuk penyelematan tenaga kerja dan ketenagakerjaan lebih khusus di masa pandemi Covid-19.
"Tapi apakah sembilan lompatan itu akan berhasil sebagaimana yang diinginkan Menteri Ida,
kita tunggu," kata Saleh.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai, saat ini tantangan dunia ketenagakerjaan
termasuk di Indonesia sangat berat. Setidaknya Indonesia, kata dia, dihadapkan kepada tiga
situasi yang berdampak sangat besar terhadap sektor ketenagakerjaan. Masing-masing, yakni
bonus demografi yang melahirkan ledakan jumlah anak-anak muda usia produktif, revolusi
industri yang melahirkan disrupsi teknologi, dan dampak pandemi Covid-19 yang berdampak
pada meningkatnya angka pengangguran.
BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH UNTUK PENANGGULANGAN DAMPAK
COVID-19 Tujuan: Melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi
pekerja/buruh dalam rangka penanganan dampak Covid-19.

10