Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

CUTI BERHALANGAN KARENA HAID TETAP DIBAYAR

Jakarta - Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Dinar Titus
Jogaswitani menegaskan, pekerja atau buruh yang melakukan cuti tetap dibayar.

Hal itu dijelaskan dalam turunan UU Cipta Kerja melalui Pemerintah Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian
ketenagakerjaan.

"Tidak masuk kerja karena berhalangan ini tetap dibayar, salah satunya adalah karena pekerja
sakit, pekerja membaptiskan, menikahkan, mengkhitankan anak. Artinya semuanya tetap
dibayar meskipun tidak masuk kerja, termasuk cuti," kata Dinar dalam Talkshow Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Selasa (2/3/2021).

Termasuk cuti berhalangan karena haid bagi pekerja perempuan yang ketika haid pertama sakit,
sehingga tidak masuk kerja tetap dibayar upahnya.

Dinar menjelaskan, sebelumnya di UU Cipta Kerja tidak dijelaskan secara rinci mengenai
pengaturan terkait cuti. Namun, dengan adanya PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan
kemudian diatur secara lengkap tentang hak cuti yang tetap dibayar.

"Jadi hoax tersebut tidak benar, memang di dalam UU Ciptaker tidak disebutkan secara rinci
namun di PP ada yang isinya seperti itu, makannya di PP 36 tahun 2021 semuanya ada," katanya.
Memang pada prinsipnya alam PP nomor 36 tahun 2021 merupakan peraturan pelaksanaan dari
undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2021. Dengan diberlakukannya PP Nomor 36 ini
maka PP sebelumnya, PP pengupahan nomor 78 dicabut.

"Meskipun PP 78 dicabut namun substansi isinya banyak yang masukan lagi ke dalam PP
pengupahan. PP 36 diatur di dalam Bab 7 bagian 2 mengenai perlindungan upah," katanya.

Adapun dalam penjelasan dinar, juga disampaikan mengenai rincian PP No 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, yang mana aturan hak cuti diatur dalam bab 7 pasal 40 ayat 1, disebutkan
upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan.

Namun pada ayat 2 berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dan
pengusaha wajib membayar upah jika pekerja/buruh: a. Berhalangan; b. Melakukan kegiatan
lain di luar pekerjaannya; c. Menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya; atau d. Bersedia
melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena
kesalahan pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

Lebih rinci lagi disebutkan dalam ayat 3 alasan pekerja/buruh tidak masuk bekerja dan/atau
tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi: a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; b. Pekerja/buruh
perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat
melakukan pekerjaan; atau c. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena: 1. Menikah; 2.
Menikahkan anaknya; 3. Mengkhitankan anaknya; 4. Membaptiskan anaknya; 5. Istri melahirkan
atau keguguran kandungan; 6. Suami, istri, orang tua, mertua, anak dan/atau menantu
meninggal dunia; 7. Anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang tinggal
dalam 1 rumah meninggal dunia.

186