Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 188

Judul               UMP Tak Lagi Pakai Indikator Kebutuhan Hidup Layak, Ini Alasannya
                Nama Media          viva.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1352490-ump-tak-lagi-pakai-
                                    indikator-kebutuhan-hidup-layak-ini-alasannya
                Jurnalis            Fikri Halim
                Tanggal             2021-03-02 12:54:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive  -  Titus  Jogaswitani  (Direktur  Pengupahan  Kementerian  Ketenagakerjaan  Dinar)
              Karenanya datanya harus empiris di masing-masing daerah yang ada sehingga kebutuhannya
              pas. Lebih bagus lagi kita gunakan data-data konsumsi masyarakat



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tidak lagi
              menjadi komponen perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal itu diatur dalam Peraturan
              Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  yang  merupakan  turunan  UU  Cipta  Kerja.  Direktur
              Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani menjelaskan, komponen ini tidak mewakili semua
              kebutuhan wilayah. Dia mencontohkan, untuk komoditas makanan, minuman dan perumahan.
              Setiap wilayah tidak menggunakan data empiris baku ini dalam menetapkan perhitungan KHL.



              UMP TAK LAGI PAKAI INDIKATOR KEBUTUHAN HIDUP LAYAK, INI ALASANNYA

              Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tidak lagi
              menjadi komponen perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal itu diatur dalam Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan turunan UU Cipta Kerja.

              Direktur  Pengupahan  Kemnaker  Dinar  Titus  Jogaswitani  menjelaskan,  komponen  ini  tidak
              mewakili semua kebutuhan wilayah. Dia mencontohkan, untuk komoditas makanan, minuman
              dan perumahan. Setiap wilayah tidak menggunakan data empiris baku ini dalam menetapkan
              perhitungan KHL.

              "Karenanya datanya harus empiris di masing-masing daerah yang ada sehingga kebutuhannya
              pas. Lebih bagus lagi kita gunakan data-data konsumsi masyarakat," tegas Dinar secara virtual,
              Selasa, 2 Maret 2021.




                                                           187
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193