Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

"Termasuk cuti karena istirahat, tidak melakukan pekerjaan karena sakit, pekerja perempuan
haid selama itu sakit sehingga dia tidak masuk kerja itu tetap dibayar," ujarnya dalam acara
sebuah diskusi, Selasa (2/3).

Dinar menjelaskan di UU Cipta Kerja sebelumnya memang tidak dijelaskan secara rinci. Namun
dalam pelaksanaan aturan tersebut, telah dikeluarkan PP yang isinya lengkap mengatur tentang
hak cuti yang tetap dibayar.

"Di dalamnya ada anak-anaknya untuk melaksanakan yang isinya seperti itu di PP 36, semuanya
ada," jelasnya.

Aturan hak cuti sendiri tertera pada PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, aturan hak cuti
diatur dalam bab 7 pasal 40. Ayat 1 memang disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila tidak
masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaan. Tetapi pada ayat 2 berbunyi bahwa ketentuan
sebagaimana dimaksud tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah jika pekerja atau
buruh yang berhalangan, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, menjalankan hak waktu
istirahat atau cutinya atau Bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha
tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya
dapat dihindari pengusaha.

Kemudian dalam ayat 3 disebutkan alasan pekerja atau buruh tidak masuk bekerja dan tidak
melakukan pekerjaan karena berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliput,
alasan Buruh Kecam Kontrak Kerja 5 Tahun, Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan
pekerjaan, Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.

Atau, Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena menikah menikahkan anaknya, mengkhitankan
anaknya, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan. Lalu, suami, istri,
orang tua, mertua, anak dan/atau menantu meninggal dunia, dan anggota keluarga selain
sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang tinggal dalam 1 rumah meninggal dunia.

192