Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 189
Di samping itu dia menekankan, survei KHL selama ini juga tidak independen. Kerap kali dalam
survei KHL ini melibatkan unsur-unsur politis sehingga yang termuat dalam survei bukan angka
sebenarnya melainkan angka kesepakatan.
"Kesepakatan itu harusnya sebelum berangkat survei meskipun jenisnya ada tapi harus
disebutkan dulu mana yang dihitung. Jadi hasilnya disurvei berapapn itu yang dihitung,
kenyataannya ini kebalik," ucap dia.
Meski demikian, dalam aturan baru ini, KHL ditegaskannya telah menjadi dasar perhitungan awal
UMP ke depannya. Sebab undang-undang mengamanatkan perhitungan UMP yang ada ke
depannya berdasarkan perhitungan UMP tahun berjalan sebelumnya.
"Jadi dalam UU Cipta Kerja ini melanjutkan rumusan PP 78 di mana setiap tahunnya tidak lagi
dihitung KHL-nya, ini hanya hitung untuk pertama kali saja jadi tidak hitung lagi," tegas dia.
Karena tidak lagi ada KHL pada tahun-tahun ke depan, maka perhitungan UMP dikatakannya
ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang ada. Kondisi itu meliputi
pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada Kabupaten Kota yang bersangkutan.
Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ini meliputi juga variabel paritas
daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Datanya bersumber dari Badan
Pusat Statistik.
"Tentu semakin tinggi median upah, semakin tinggi penyerapan tenaga kerja semakin tinggi
daya beli, maka upahnya pasti makin tinggi. Jadi KHL tidak dimasukkan sekarang tapi bukan
berarti tidak dipakai karena dasar hitungnya tetap pakali KHL," tutur dia.
188
