Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 190
Judul Kemnaker mendesak para pengusaha patuhi aturan terkait
pengupahan
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-mendesak-para-
pengusaha-patuhi-aturan-terkait-pengupahan
Jurnalis Lidya Yuniartha
Tanggal 2021-03-02 12:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Kami ingin, pertama kepada para pengusaha untuk dapat
mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dan melaksanakan kebijakan secara bijak dan
proporsional dengan tetap mengedepankan itikad baik
neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi ini akan
lambat. Pengupahan salah satu faktor yang memberikan dampak yang sangat signifikan
terhadap dinamika tersebut
Ringkasan
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dengan adanya peraturan ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun meminta agar
pengusaha mematuhi aturan yang ada. "Kami ingin, pertama kepada para pengusaha untuk
dapat mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dan melaksanakan kebijakan secara bijak dan
proporsional dengan tetap mengedepankan itikad baik," ujar Dirjen Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kemnaker Haiyani Rumondang dalam Bincang
Informatif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
KEMNAKER MENDESAK PARA PENGUSAHA PATUHI ATURAN TERKAIT PENGUPAHAN
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dengan adanya peraturan ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun meminta agar
pengusaha mematuhi aturan yang ada.
"Kami ingin, pertama kepada para pengusaha untuk dapat mematuhi ketentuan yang sudah
ditetapkan dan melaksanakan kebijakan secara bijak dan proporsional dengan tetap
189