Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 191

mengedepankan  itikad  baik,"  ujar  Dirjen  Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  K3
              (Binwasnaker  dan  K3)  Kemnaker  Haiyani  Rumondang  dalam  Bincang  Informatif  Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

              Menurut Haiyani, pelaksanaan kewajiban dan hak oleh para pengusaha menjadi hal yang penting
              dalam penegakan hukum. Meski begitu, dia juga meminta agar pengusaha tetap memiliki rasa
              kemitraan kepada pekerja, dia meminta agar pengusaha tidak hanya menjadikan pekerja sebagai
              mitra untuk menciptakan produksi, tetapi sebagai pihak yang membangun kelangsungan usaha.

              Tak  hanya  kepada  pengusaha,  Haiyani  pun  meminta  pekerja  serta  serikat  pekerja  untuk
              membangun dan menguatkan dialog sosial dan bertanggung jawab untuk membangun Indonesia
              dan bangkit kembali di tengah pandemi. Dia juga meminta agar pekerja terus meningkatkan
              kompetensi  dan  jeli  melihat  peluang  untuk  mengembangkan  karier  serta  meningkatkan
              penghasilan.

              Haiyani berharap, seluruh pihak mulai dari pengusaha, pekerja hingga pemangku kepentingan
              lain bisa memahami perubahan dan penyempurnaan mengenai aturan pengupahan yang ada.

              Menurut Haiyani, aturan mengenai pengupahan perlu mengalami penyesuaian terhadap kondisi
              dan dinamika perubahan ekonomi global, karenanya dia pun mengatakan dibutuhkan respons
              yang cepat serta cepat.
              "Tanpa  reformasi  struktural,  pertumbuhan  ekonomi  ini  akan  lambat.  Pengupahan  salah  satu
              faktor yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika tersebut," katanya.

              Adapun,  dalam  PP  36/2021  ini  disebutkan  bahwa  kebijakan  pengupahan  ditetapkan  sebagai
              salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

              Kebijakan pengupahan tersebut meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja
              lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu,
              bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan upah
              sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.





































                                                           190
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196