Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

itu, dia mengimbau kepada perusahaan-perusahaan untuk segera membuat struktur dan skala
upah.
Menurutnya, secara umum kebijakan pengupahan yang diatur dalam undang-undang Cipta kerja
dan PP ini meliputi, pertama penetapan upah minimum yang proporsional dan implementatif, ini
merupakan suatu tools untuk menetapkan upah minimum yang proporsional dan implementasi.

"Kedua, kita juga mengatur mengenai struktur dan skala upah. Untuk upah yang berkeadilan.
Untuk itu saya mohon nanti perusahaan-perusahaan untuk bisa segera membuat struktur dan
skala upah di setiap perusahaannya," kata Tri Retno dalam Talkshow Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Selasa (2/3) Dia menegaskan struktur dan skala
upah ini penting karena nantinya peraturan tersebut akan digunakan oleh pekerja untuk
menetapkan upahnya pada saat bekerja beberapa tahun ke depan. "Upahnya sudah sampai
berapa, ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan," katanya.

Adapun bunyi Pasal 21 yang mengatur terkait struktur dan skala usaha dalam PP 36 tahun 2021:
1. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.

2. Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada
seluruh Pekerja/Buruh secara perorangan 3. Struktur dan skala Upah yang diberitahukan
sekurang-kurangnya struktur dan skala Upah pada golongan jabatan sesuai dengan jabatan
Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [azz].

194