Page 106 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 106
Judul Pengusaha Beberkan Alasan Perusahaan Tak Patuh Bayar Pesangon 32
Kali Gaji
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/UR https://economy.okezone.com/read/2020/10/15/320/2294320/pengusaha
L -beberkan-alasan-perusahaan-tak-patuh-bayar-pesangon-32-kali-gaji
Jurnalis Giri Hartomo,
Tanggal 2020-10-15 19:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Itu kalau 32 sulit
sekali. Jadi kalau 32 kondisi di lapangan kan memang berat sekali kan
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Karena terkait
dengan masalah pesangon itu kan selain pesangon kita juga harus mencadangkan apa yang
namanya biaya untuk jaminan sosial kita harus membayar iuran untuk BPJS Ketenagakerjaan
dan juga kesehatan. Kalau kita bicara di jaminan sosial saja itu sudah 10,24 sampai 11,74. Ada
perbedaannya karena di jaminan kecelakaan kerja preminya tergantung resiko
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Belum lagi nanti dari
upah sebulan karena kenaikan upah minimum. Jadi kondisi itu yang membuat pada saat
pesangon diberikan itu perusahaan banyak yang tidak mampu mayoritas tidak mampu,”
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Belum lagi nanti dari
upah sebulan karena kenaikan upah minimum. Jadi kondisi itu yang membuat pada saat
pesangon diberikan itu perusahaan banyak yang tidak mampu mayoritas tidak mampu,”
Ringkasan
Isu pesangon menjadi salah satu yang mendapatkan banyak sorotan dari para pekerja di UU
Cipta Kerja ini. Karena besaran pesangon yang didapat dari 32 kali gaji menjadi 25 gaji saja.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan,
pemberian 32 gaji untuk pesangon para pekerja dinilai sangat sulit sekali. Oleh karena itu, ada
beberapa perusahaan yang tidak patuh dalam menjalankan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun
2003 karena tidak mampu.
105
