Page 111 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 111

diikuti Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para gubernur, walikota/bupati serta Forum Koordinasi
              Pimpinan Daerah (Forkopimda) seIndonesia.
              Rakor  dibuka  Menko  Polhukam  Mahfud  MD  dan  diikuti  oleh  Menko  Perekonomian  Airlangga
              Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Lingkungan
              Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
              Badan Pertahanahn Nasional Sofyan Abdul Djalil, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Perwakilan Jaksa
              Agung, Perwakilan Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) dan Perwakilan Panglima TNI
              (Tentara Nasional Indonesia), para kepala daerah se-Indonesia.

              Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan, pihaknya akan membentuk tim sosialisasi UU Cipta
              Kerja.



              SEJUMLAH KEPALA DAERAH SIAP MEMBENTUK TIM SOSIALISASI UU CIPTA KERJA

              Sejumlah  kepala  daerah  menyatakan  akan  membentuk  tim  sosialisasi  UU  Cipta  Kerja.  Sikap
              sejumlah kepala daerah diungkapkan dalam rapat koordinasi (rakor) membahas pelaksanaan
              regulasi Omnibus Law UU Cipta Kerja yang digelar lewat video conference, Rabu (14/10).

              Rakor diikuti Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para gubernur, walikota/bupati serta Forum
              Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia. Dalam Rakor itu dijelaskan secara detail
              pengertian tentang latar belakang dan manfaat UU Cipta Kerja.
              Rakor  dibuka  Menko  Polhukam  Mahfud  MD  dan  diikuti  oleh  Menko  Perekonomian  Airlangga
              Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Lingkungan
              Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

              Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanahn Nasional Sofyan Abdul
              Djalil,  Menkeu  Sri  Mulyani  Indrawati,  Perwakilan  Jaksa  Agung,  Perwakilan  Kapolri  (Kepala
              Kepolisian Republik Indonesia) dan Perwakilan Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), para
              kepala daerah se-Indonesia.

              Mahfud MD menyampaikan, terkait unjuk rasa, tugas pemerintah dan aparat adalah menjaga
              keamanan serta ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang
              dan manfaat UU Cipta Kerja.

              "Tugas kita menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan cara memberikan pengertian
              tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini, tentang materi-materi yang sebenarnya, dibandingkan
              dengan yang hoaks. Juga manfaat dari UU Cipta Kerja," jelas dia.

              Tito Karnavian menjelaskan tentang spirit dan substansi dari UU Cipta Kerja kepada Forkopimda
              (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).

              "Sehingga memiliki kesamaan visi dan juga memiliki bahan untuk menentukan sikap. Kemudian
              juga mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo,
              tetapi langkah langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja," ujar Tito.

              Sejumlah kepala daerah menyatakan, UU Cipta Kerja bermanfaat untuk daerah sehingga mereka
              siap menyosialisasikannya kepada masyarakat.
              Gubernur  Sulawesi  Tenggara  Ali  Mazi  menyatakan  siap  meluruskan  isu-isu  tidak  benar  yang
              selama ini telah beredar. Di antaranya 11 klaster isu terkait pembatasan kewenangan daerah.
              "Jika dicermati, isu itu tidak berdasar, sebab kewenangan Cipta Kerja tidak seluruhnya berada di
              pusat. Kewenangan daerah juga ada," ujarnya.


                                                           110
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116