Page 109 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 109
JKP merupakan program baru dari produk hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau
Omnibus Law. Program itu diklaim untuk melindungi pekerja korban PHK dengan manfaat berupa
uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja melalui BPJS.
Ida menegaskan, perusahaan wajib memberikan pesangon. Menurutnya, UU Ciptaker tidak
menghapus sanksi bagi perusahaan atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan soal
ketenagakerjaan.
"Sanksi tetap ada, kita adopsi dari UU lama, baik sanksi pidana maupun administratif. UU ini
bergigi kuat, tidak ompong," tegas Menaker.
Sebelumnya, Ida menyatakan bahwa manfaatnya berupa cash banefit, vocational training dan
pelatihan kerja tidak dijumpai dalam UU No13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Ketika seseorang mengalami PHK maka dia membutuhkan sangu atau sangon dan dia diberikan
cash benefit dan yang paling penting ketika dia mengalami PHK membutuhkan skill baru, maka
diberikan byskilling, upskilling, maupun reskilling," kata Ida pada pekan lalu. (OL-7).
108
