Page 113 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Judul Pesangon Jadi 25 Kali di UU Ciptaker, Pengusaha: 32 Kali Berat Sekali
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5215230/pesangon-
jadi-25-kali-di-uu-ciptaker-pengusaha-32-kali-berat-sekali
Jurnalis Vadhia Lidyana
Tanggal 2020-10-15 19:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Itu kalau 32 sulit
sekali. Jadi kalau 32 kondisi di lapangan kan memang berat sekali kan, karena terkait dengan
masalah pesangon itu kan selain pesangon kita juga harus mencadangkan apa yang namanya
biaya untuk jaminan sosial kita harus membayar iuran untuk BPJS Ketenagakerjaan dan juga
Kesehatan

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Perusahaan harus
mencadangkan untuk pesangon di luar jaminan pensiun itu kira-kira 8%, kalau ditambah jaminan
sosial itu 10,24-11,74%

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Saya juga ikut
waktu pembahasan UU 13/2003. Mohon maaf, waktu itu juga rada ngawur. Pokoknya taruh aja
satu angka tanpa kajian akademik melibatkan aktuaria, itu tidak ada. Saya ingat banget waktu
itu kondisinya tidak seperti itu. Seingat saya waktu itu di bawah 19 kali. Kalau tidak salah kita
bicaranya hanya 9 kali

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Setelah dilakukan 17
tahun, memang akhirnya yang bisa melakukan itu semua jumlahnya sangat minim

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kalau pertanyaannya
apakah ada jaminan? Ya mudah-mudahan ini akan lebih cocok dengan kemampuan perusahaan

Ringkasan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, aturan
pesangon bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar 32 kali upah membuat banyak
perusahaan tak patuh membayar. Dalam UU Cipta Kerja, ketentuan tersebut diturunkan menjadi
25 kali. Menurut Hariyadi, ketentuan yang tertuang dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan itu sangat memberatkan perusahaan. Pasalnya, di luar pesangon, perusahaan
juga punya beban membayar jaminan sosial untuk pekerja.

112