Page 102 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 102
bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo, tapi juga langkah langkah proaktif
dalam menjelaskan UU Cipta Kerja
Ringkasan
Sejumlah Kepala Daerah mengatakan bahwa UU (Undang-Undang) Cipta Kerja bisa
mendatangkan manfaat untuk daerah. Oleh karenanya, mereka siap menyosialisasikannya
kepada masyarakat.
Rakor dibuka langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud
MD dan diikuti oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian, Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya Bakar.
KEPALA DAERAH AKAN SOSIALISASIKAN UU CIPTA KERJA
Sejumlah Kepala Daerah mengatakan bahwa UU (Undang-Undang) Cipta Kerja bisa
mendatangkan manfaat untuk daerah.
Oleh karenanya, mereka siap menyosialisasikannya kepada masyarakat.
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, misalnya, mengatakan siap meluruskan isu-isu tidak benar
yang selama ini telah beredar, di antaranya dia menerangkan bahwa dalam UU Cipta Kerja, ada
11 klaster isu terkait pembatasan kewenangan daerah.
"Jika dicermati, isu itu tidak berdasar, sebab kewenangan cipta kerja tidak seluruhnya berada di
pusat. Kewenangan daerah juga ada," ujarnya.
Sementara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan membentuk tim khusus untuk
menelaah, memahami hingga menyosialisasikan UU Cipta Kerja ke masyarakat.
"Pemprov (pemerintah provinsi) akan membentuk tim dari berbagai elemen strategis untuk
menelaah, memahami, dan menyosialisasikan UU Cipta Kerja," kata Khofifah.
Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dirinya akan membentuk
tim sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat untuk menyosialisasikan Undang-undang
yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober tersebut.
"Jadi tadi sepanjang empat jam dibahas sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja. Dari sudut
pandang asbabun nuzul (asal usul), lahirnya undang-undang itu dari masalah keamanan, dari
masalah lain-lain. Instruksinya adalah semua daerah aktif menyosialisasikan," ucapnya.
Sedangkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, setelah mendapatkan draf
tersebut, dia langsung membagikannya pada organisasi buruh hingga rektor.
"Hasilnya sudah dikirim semuanya, sekarang basis data itu dipakai pijakan sehingga nanti yang
mau 'mereview' sudah ada bahannya," katanya.
Seperti diwartakan, Ganjar telah membuat posko dan membuka ruang kepada masyarakat untuk
memberikan masukan terkait UU Cipta Kerja.
"Harapannya, posko ini dapat menyerap aspirasi dari masyarakat yang dapat disampaikan
kepada pemerintah pusat. Tidak hanya buruh, tapi ini ada kepentingan pengusaha, masyarakat,
akademisi, dan lainnya," ujarnya.
101
