Page 102 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 102

bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo, tapi juga langkah langkah proaktif
              dalam menjelaskan UU Cipta Kerja


              Ringkasan

              Sejumlah  Kepala  Daerah  mengatakan  bahwa  UU  (Undang-Undang)  Cipta  Kerja  bisa
              mendatangkan  manfaat  untuk  daerah.  Oleh  karenanya,  mereka  siap  menyosialisasikannya
              kepada masyarakat.
              Rakor dibuka langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud
              MD dan diikuti oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam
              Negeri Tito Karnavian, Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
              Siti Nurbaya Bakar.


              KEPALA DAERAH AKAN SOSIALISASIKAN UU CIPTA KERJA

              Sejumlah  Kepala  Daerah  mengatakan  bahwa  UU  (Undang-Undang)  Cipta  Kerja  bisa
              mendatangkan manfaat untuk daerah.

              Oleh karenanya, mereka siap menyosialisasikannya kepada masyarakat.

              Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, misalnya, mengatakan siap meluruskan isu-isu tidak benar
              yang selama ini telah beredar, di antaranya dia menerangkan bahwa dalam UU Cipta Kerja, ada
              11 klaster isu terkait pembatasan kewenangan daerah.

              "Jika dicermati, isu itu tidak berdasar, sebab kewenangan cipta kerja tidak seluruhnya berada di
              pusat. Kewenangan daerah juga ada," ujarnya.
              Sementara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan membentuk tim khusus untuk
              menelaah, memahami hingga menyosialisasikan UU Cipta Kerja ke masyarakat.

              "Pemprov  (pemerintah  provinsi)  akan  membentuk  tim  dari  berbagai  elemen  strategis  untuk
              menelaah, memahami, dan menyosialisasikan UU Cipta Kerja," kata Khofifah.

              Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dirinya akan membentuk
              tim  sebagai  tindak  lanjut  arahan  Pemerintah  Pusat  untuk  menyosialisasikan  Undang-undang
              yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober tersebut.

              "Jadi  tadi  sepanjang  empat  jam  dibahas  sosialisasi  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Dari  sudut
              pandang asbabun nuzul (asal usul), lahirnya undang-undang itu dari masalah keamanan, dari
              masalah lain-lain. Instruksinya adalah semua daerah aktif menyosialisasikan," ucapnya.

              Sedangkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, setelah mendapatkan draf
              tersebut, dia langsung membagikannya pada organisasi buruh hingga rektor.

              "Hasilnya sudah dikirim semuanya, sekarang basis data itu dipakai pijakan sehingga nanti yang
              mau 'mereview' sudah ada bahannya," katanya.

              Seperti diwartakan, Ganjar telah membuat posko dan membuka ruang kepada masyarakat untuk
              memberikan masukan terkait UU Cipta Kerja.

              "Harapannya,  posko  ini  dapat  menyerap  aspirasi  dari  masyarakat  yang  dapat  disampaikan
              kepada pemerintah pusat. Tidak hanya buruh, tapi ini ada kepentingan pengusaha, masyarakat,
              akademisi, dan lainnya," ujarnya.
                                                           101
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107