Page 100 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

TANGKAL HOAKS OMNIBUS LAW, MENAKER AJAK BURUH PEREMPUAN NGUMPUL
BARENG
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak dialog para buruh perempuan yang
berasal dari sejumlah Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam rangka sosialisasi Undang-
Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dialog dihadiri oleh perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys, Konfederasi Serikat Pekerja Sinergi (KSPS) BUMN, K2N
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Forum Guru dan Dosen DKI Jakarta,
K.Sarbumusi, Perempuan Pelaut (PIT), SP Bulog FST BUMN, Sekar Sejahtera AJS FSE BUMN,
K2P KSBSI, Federasi Serikat Buruh Konstruksi dan Informal, Federasi Serikat Pekerja Logam
Metal dan Elektronik, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan Koalisi Perempuan
Indonesia serta Solidaritas Perempuan.

"Hari ini spesial, karena yang hadir perempuan semua. Sosialisasi dengan para pekerja/buruh ini
penting sebelum arus informasi jauh kemana-mana," ungkap Ida dalam acara sosialisasi bertajuk
Mendengar Pekerja/Buruh Perempuan Bicara UU Cipta Kerja di Gedung Kemenaker, Jakarta,
Kamis (15/10/2020).
Menurut dia sosialisasi terkait UU Sapu Jagad tersebut penting dilakukan untuk menghindari
terjadinya informasi yang salah atau hoaks yang menyebar cukup kencang di masyarakat.
Penyebaran informasi yang salah tentu akan menimbulkan persepsi yang salah terhadap UU
Cipta Kerja. Sebab itu, sosialisasi penting guna menghindari terjadinya distorsi informasi. "Saya
senang sekali, teman-teman memilih tabayyun secara langsung, mendengarkan secara langsung
dibanding menelan mentah-mentah seluruh informasi terkait UU Cipta Kerja, " ucap Ida.

Di depan buruh perempuan, Ida menandaskan alasan disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU.
Pihaknya mengungkapkan bahwa UU tersebut dibuat untuk membuka kesempatan kerja yang
lebih luas lagi. Begitu juga dengan para pekerja, imbuhnya tidak perlu khawatir karena regulasi
tersebut dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Bahkan bagi korban Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) dipastikan tetap memperoleh pesason ditambah lagi jaminan
ketenagakerjaan dari pemerintah. "Bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK, ada
peningkatan perlindungan hak-hak mereka, " katanya.

Tak hanya itu, UU Cipta Kerja juga untuk mendorong produktivitas kerja. Persoalan pendidikan
pekerja di Indonesia yang kebanyakan setingkat SMA ke bawah menyebabkan produktivitas kerja
Indonesia tertinggal dibanding beberapa negara lain.

Dia mengatakan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan pemerintah, apabila tidak ada
reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi dikhawatirkan lapangan kerja akan
pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Penduduk yang belum bekerja akan semakin tinggi
dan Indonesia terjebak dalam middle income trap. Sementara Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi
berharap sosialisasi UU Cipta Kerja ini mampu meluruskan kesimpangsiuran informasi tentang
UU Cipta Kerja di masyarakat. "Mudah-mudahan informasi UU Cipta Kerja yang tadinya belak-
belok, segera bisa kita luruskan, " kata Anwar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Serikat Pekerja Bulog Feby menyampaikan bahwa
pihaknya mulai memahami berbagai persoalan yang ada di UU Cipta Kerja yang selama ini
menjadi perdebatan di masyarakat. Terutama terkait keberadaan ketetapan UU Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yang tidak diakomodir di dalam UU Cipta Kerja masih berlaku
atau tidak. Namun demikian, Feby menyarankan kepada Ida supaya ke depan memberikan
penjelasannya lewat acara ringan seperti yang baru saja dilakukan melalui podcast Deddy
Corbuzier. Menurut Feby, penyampaian melalui acara artis itu selain banyak pendengarnya juga
memudahkan masyarakat dalam memahami persoalan yang sebenarnya."Mungkin saran saya,
itu perlu diperbanyak kegiatan sosialisasi seperti acara-acara Deddy Corbuzier. Mungkin perlu
datang dengan Raffi Ahmad atau artis-artis lainnya," kata Feby.(nng).
99