Page 99 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 99
Judul Tangkal Hoaks Omnibus Law, Menaker Ajak Buruh Perempuan
Ngumpul Bareng
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/197660/34/tangkal-hoaks-omnibus-
law-menaker-ajak-buruh-perempuan-ngumpul-bareng-1602767451
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2020-10-15 20:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Hari ini spesial, karena yang hadir perempuan semua.
Sosialisasi dengan para pekerja/buruh ini penting sebelum arus informasi jauh kemana-mana
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya senang sekali, teman-teman memilih tabayyun secara
langsung, mendengarkan secara langsung dibanding menelan mentah-mentah seluruh informasi
terkait UU Cipta Kerja
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK, ada
peningkatan perlindungan hak-hak mereka
positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker) Mudah-mudahan informasi UU Cipta Kerja yang
tadinya belak-belok, segera bisa kita luruskan
positive - Feby (Ketua Umum Serikat Pekerja Bulog) Mungkin saran saya, itu perlu diperbanyak
kegiatan sosialisasi seperti acara-acara Deddy Corbuzier. Mungkin perlu datang dengan Raffi
Ahmad atau artis-artis lainnya
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak dialog para buruh perempuan yang
berasal dari sejumlah Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam rangka sosialisasi Undang-
Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dialog dihadiri oleh perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys, Konfederasi Serikat Pekerja Sinergi (KSPS) BUMN, K2N
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Forum Guru dan Dosen DKI Jakarta,
K.Sarbumusi, Perempuan Pelaut (PIT), SP Bulog FST BUMN, Sekar Sejahtera AJS FSE BUMN,
K2P KSBSI, Federasi Serikat Buruh Konstruksi dan Informal, Federasi Serikat Pekerja Logam
Metal dan Elektronik, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan Koalisi Perempuan
Indonesia serta Solidaritas Perempuan.
98