Page 94 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 94
Setelah tuntutan para buruh ini ditandatangani oleh Bupati Jombang dan Ketua DPRD Jombang,
sambung Lutfi Mulyono, pihaknya akan mem-'follow up'-nya kepada DPRD Provinsi Jatim
maupun ke DPR-RI.
Sementara itu Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menandatangani pernyataan sikap Aliansi
Mahasiswa Tulungagung yang menolak UU Omnibus Law. Penandatanganan ini dilakukan Bupati
Maryoto Birowo saat beraudiensi dengan Aliansi Mahasiswa Tulungagung di Pendopo Kongas
Arum Kusumaning Bongso, Kamis (15/10) sore.
Keputusan Bupati Maryoto Birowo ini berbeda dengan Ketua DPRD Tulungagung, Marsono.
Sehari sebelumnya Marsono menolak melakukan penandatanganan pernyataan sikap yang sama
saat disodorkan oleh mahasiswa di Kantor DPRD Tulungagung. Ia beralasan akan membahasnya
terlebih dulu dengan Bupati Maryoto Birowo.
Bupati Maryoto Birowo seusai audiensi mengatakan meski pernyataan sikap mahasiswa
melakukan penolakan terhadap UU Omnibus Law tetapi mereka memohon pada Presiden Joko
Widodo. "Karena memohon dan melihat situasi kondisi daerah yang ramai, kami
menindaklanjutinya," ujarnya.
Ketika ditanya apakah sudah menerima draf UU Omnibus Law, Bupati Maryoto Birowo
menyatakan masih belum menerimanya. "Masih belum. Kami belum menerima drafnya,"
katanya.
Koordinator Aliansi Mahasiswa, Bagus Prasetiawan, mengapresisai keputusan Bupati Maryoto.
"Kami bersyukur masih ada orang yang mau memikirkan masyarat Tulungagung," ucapnya.
Ia pun menyinggung ketidakhadiran Marsono saat mahasiswa melakukan audiensi dengan Bupati
Maryoto Birowo. Padahal Marsono sudah berjanji akan hadir dan ikut membahasnya bersama
Bupati Maryoto Birowo.
"Kalau seperti ini Pak Marsono secara tidak langsung melakukan penantangan. Kemarin sudah
kami sampaikan kalau tidak mau tandatangan kami siap turun jalan dengan massa yang lebih
besar," tandasnya.
[rif.wed].
93
