Page 93 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 93
BUPATI JOMBANG DAN TULUNGAGUNG TOLAK UU CIPTA KERJA OMNIBUS LAW
Demo buruh dan mahasiswa di Tulungagung menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law. [wiwieko
dh]
Ratusan buruh dari beberapa elemen buruh di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tulungagung
menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Kamis
(15/10). Pada aksi demo ini, tuntutan para buruh ditandatangani oleh Bupati Jombang, Hj
Mundjidah Wahab dan Bupati Tulungagung Bupati Maryoto Birowo.
Aksi demo di Jombang diawali dari titik kumpul di Ringin Contong. Ratusan buruh melakukan
long march menuju Gedung DPRD Jombang. Kemudian massa menggelar orasi dan
membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan. Aksi damai para buruh ini dijaga ketat aparat
keamanan.
Ketua DPRD Jombang, Mas'ud Zuremi bahkan sempat menemui ratusan buruh di depan Gedung
DPRD Jombang dan melakukan orasi bersama buruh. Mas'ud Zuremi mengatakan, terkait
Omnibus Law Cipta Kerja ini merupakan wewenang Pemerintah Pusat dan DPR RI.
"Dari informasi yang saya terima, tebalnya 1042 halaman. Kami bersama seluruh perwakilan
DPRD Jombang, sudah sepakat, ketika di dalam pasal-pasalnya, ketika di dalam ayat-ayatnya,
Omnibus Law UU Cipta Kerja apabila tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada buruh,
maka wajib hukumnya ditolak," terang Mas'ud Zuremi.
Penolakan tersebut jelas Mas'ud Zuremi, tidak harus dilakukan dengan cara-cara yang anarkis
dan demontrasi besar-besaran yang menghabiskan biaya. "Tetapi kita punya Mahkamah
Konstitusi, artinya bisa digugat, bisa direview, bisa disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi,"
jelas Mas'ud Zuremi.
Di samping itu lanjut dia, ketika ada pernyataan-pernyataan dari kaum buruh seperti halnya dari
elemen mahasiswa di Jombang beberapa waktu yang lalu, sudah ditandatangani oleh dirinya.
"Dan mereka juga mengirim kepada DPR RI, kepada Pemerintah Pusat," tandas Ketua DPRD
Jombang.
Setelah berorasi, perwakilan dari elemen buruh ini pun masuk ke Gedung DPRD Jombang untuk
kemudian bertemu dengan Bupati Jombang, Ketua DPRD Jombang, dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang. Di lokasi, Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho
menyaksikan pertemuan tersebut.
Dihadapan perwakilan elemen buruh Jombang ini, Bupati Mundjidah Wahab dan Ketua DPRD
Jombang, Mas'ud Zuremi pun menandatangani tuntutan para buruh untuk menolak Omnibus
Law UU Cipta Kerja.
Ketua DPC Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jombang, Lutfi Mulyono
mengungkapkan, aksi demo yang dilakukan ratusan buruh ini untuk menolak UU Cipta Kerja dan
mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Perpu (Peraturan Pengganti
Undang-Undang) pembatalan UU Cipta Kerja.
"Karena setelah kita kaji bersama-sama, di dalam UU Cipta Kerja, bukan lagj yang dipersoalkan
hanya isinya, tapi azas pembentukan dari UU it sendiri kurang memenuhi peraturan UU Nomor
12 Tahun 2011 tentang Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," beber dia.
92
