Page 89 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 89
DITANYA APAKAH ADA JAMINAN PENGUSAHA PATUH BAYAR PESANGON SESUAI
UU CIPTAKER, JAWABNYA?
Pesangon menjadi salah satu yang disorot dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selain penurunan
angka dari 32 menjadi 25 gaji saja, para pekerja juga khawatir para pengusaha tidak
membayarkan uang yang menjadi hak mereka.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan,
meskipun tidak menjamin 100% pengusaha akan patuh, namun dengan UU Cipta Kerja
diharapkan bisa lebih cocok dengan kemampuan perusahaan. Pasalnya, beban perusahaan untuk
membayar pesangon juga lebih kecil. (Semula uang pesangon yang harus dibayarkan adalah 32
kali gaji lalu diturunkan menjadi 25 kali gaji saja. Dari 25 kali gaji tersebut dibagi lagi, yang 19
bulan dibayar pengusaha dan 6 kali gaji dibayarkan pemerintah.
"Kalau pertanyaanya apakah ada jaminan? Ya mudah-mudahan ini akan lebih cocok dengan
kemampuan perusahaan. Dan apalagi kan dari pemerintah juga memberikan yang enam kali,
jadi perusahaan memberikan 19," ujarnya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Kamis
(15/10/2020).
Hariyadi pun menambahkan, jika 32 kali gaji para pengusaha akan kesulitan membayar
pesangon. Karena ada biaya lain yang harus dikeluarkan pengusaha seperti, misalnya biaya
jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. ("Selain pesangon kita juga harus
mencadangkan yang namanya biaya untuk jaminan sosial. Kita harus membayar iuran untuk
BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kesehatan. Kalau kita bicara di jaminan sosial saja itu sudah
10,24% sampai 11,74%. Ada perbedaannya karena di jaminan kecelakaan kerja preminya
tergantung risiko," jelasnya.
Lagi pula lanjut Hariyadi, angka 25 kali gaji tersebut dirasa sudah cukup larena para pekerja juga
mendapatkan uang jaminan lainnya, seperti jaminan pensiun, pesangon, dan juga jaminan hari
tua. "Jadi kalau kita kaitkan masalah pesangon, khusus pensiun yang paling besar kan pensiun.
Jadi sebenarnya kalau pensiun itu pekerja menerima tiga sebetulnya. Jadi pesangon UU Cipta
Kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua," kata Hariyadi.
(uka).
88
