Page 92 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 92
Judul Bupati Jombang dan Tulungagung Tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law
Nama Media harianbhirawa.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/bupati-jombang-dan-tulungagung-
tolak-uu-cipta-kerja-omnibus-law/
Jurnalis Danu Bhirawa
Tanggal 2020-10-15 21:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Mas'ud Zuremi (Ketua DPRD Jombang) Dan mereka juga mengirim kepada DPR RI,
kepada Pemerintah Pusat
neutral - Mas'ud Zuremi (Ketua DPRD Jombang) Karena setelah kita kaji bersama-sama, di dalam
UU Cipta Kerja, bukan lagj yang dipersoalkan hanya isinya, tapi azas pembentukan dari UU it
sendiri kurang memenuhi peraturan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Azas Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
negative - Maryoto Birowo (Bupati) Karena memohon dan melihat situasi kondisi daerah yang
ramai, kami menindaklanjutinya
negative - Maryoto Birowo (Bupati) Masih belum. Kami belum menerima drafnya
positive - Bagus Prasetiawan (Koordinator Aliansi Mahasiswa,) Kami bersyukur masih ada orang
yang mau memikirkan masyarat Tulungagung
negative - Bagus Prasetiawan (Koordinator Aliansi Mahasiswa) Kalau seperti ini Pak Marsono
secara tidak langsung melakukan penantangan. Kemarin sudah kami sampaikan kalau tidak mau
tandatangan kami siap turun jalan dengan massa yang lebih besar
Ringkasan
Ratusan buruh dari beberapa elemen buruh di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tulungagung
menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Kamis
(15/10). Pada aksi demo ini, tuntutan para buruh ditandatangani oleh Bupati Jombang, Hj
Mundjidah Wahab dan Bupati Tulungagung Bupati Maryoto Birowo.
Aksi demo di Jombang diawali dari titik kumpul di Ringin Contong. Ratusan buruh melakukan
long march menuju Gedung DPRD Jombang. Kemudian massa menggelar orasi dan
membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan. Aksi damai para buruh ini dijaga ketat aparat
keamanan.
91
