Page 96 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 96
"Di sini (UU Ciptaker) ada pasal yang menyebutkan apabila majikan tidak membayar pesangon
sesuai ketentuan uu ini akan dianggap melakukan tindakan pidana kejahatan dan ancaman
hukumannya empat tahun penjara," ungkap Hotman dalam unggahan di Instagram pribadinya,
@hotmanparisofficial, dikutip CNNIndonesia.com pada Kamis (15/10).
Hotman menerangkan keberadaan pasal ini membuat pekerja atau buruh bisa melaporkan
perusahaan atau pemberi kerja yang tidak membayar pesangon ke pihak Kepolisian. Hal ini
membuat mereka tidak perlu repor menuntut pesangon ke pengadilan perburuhan.
"Selama ini berbulan-bulan untuk menuntut uang pesangon melalui pengadilan perburuhan, tapi
dengan satu laporan polisi kemungkinan uang pesangon akan dapat. Selamat bagi para buruh
dan para pekerja," katanya.
Hotman mengatakan keberadaan aturan itu merupakan salah satu kemajuan. Sebab,
perusahaan atau pemberi kerja tentu tidak akan mau menerima konsekuensi bila harus dipidana.
"Pasti majikan kalau ada laporan ke polisi mengenai uang pesangon, bakal buru-buru membayar
uang pesangon," tuturnya.
Lantas seperti apa sebenarnya ketentuan pidana di UU Cipta Kerja yang disebut Hotman? Berikut
ketentuannya.
Dalam ketentuan Pasal 156 ayat 1 UU Omnibus Law Cipta Kerja diatur bila terjadi pemutusan
hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa
kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
Bila kewajiban itu tidak dilaksanakan, pengusaha atau perusahaan bisa dikenakan hukuman
pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit
Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.
Ancaman sanksi tertuang di Pasal 185 ayat 1 di UU Ciptaker. Sanksi dijatuhkan karena tidak
membayar pesangon masuk kategori tindak pidana.
"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68,
Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal
156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun
dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400
juta," bunyi pasal tersebut.
Bila merunut ke UU Ketenagakerjaan, tidak ada ketentuan sanksi pidana dan denda secara rinci.
Begitu juga kategori tindakan tidak membayar pesangon sebagai tindak pidana kejahatan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan berbagai ketentuan sanksi di UU Cipta Kerja
menunjukkan beleid yang ditentang buruh itu tidak ompong.
"Sanksi tetap ada, kami adopsi dari uu lama, baik sanksi pidana maupun administratif. UU ini
bergigi kuat, tidak ompong," kata Ida dalam keterangan resmi.
(uli/agt).
95
