Page 97 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Judul Tak Mampu Bayar Pesangon, Pengusaha Ungkit Keburukan Penetapan
Aturannya
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/197664/34/tak-mampu-bayar-
pesangon-pengusaha-ungkit-keburukan-penetapan-aturannya-
1602767428
Jurnalis Giri Hartomo
Tanggal 2020-10-15 20:21:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Itu kalau 32 sulit
sekali. Jadi kalau 32 kondisi di lapangan kan memang berat sekali

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Selain pesangon kami
juga harus mencadangkan yang namanya biaya untuk jaminan sosial. Kami harus membayar
iuran untuk BPJS Ketenagakerjaan dan juga kesehatan. Kalau kita bicara di jaminan sosial saja
sudah 10,24% sampai 11,74%. Ada perbedaannya karena di jaminan kecelakaan kerja,
preminya tergantung risiko

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Belum lagi nanti
dari upah sebulan karena kenaikan upah minimum. Jadi kondisi itu yang membuat pada saat
pesangon diberikan itu perusahaan banyak yang tidak mampu. Mayoritas tidak mampu

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Saya juga ikut
waktu pembahasan UU 13/2003. Mohon maaf, waktu itu juga rada ngawur. Pokoknya taruh aja
satu angka tanpa kajian akademik melibatkan aktuaria, itu tidak ada. Saya ingat banget waktu
itu kondisinya tidak seperti itu. Seingat saya waktu itu di bawah 19 kali. Kalau tidak salah kita
bicaranya hanya 9 kali. Tapi karena persoalan politik waktu itu, kebetulan juga Pak Jacob Nuwa
Wea adalah Menteri Ketenagakerjaan dan juga Ketua Serikat Pekerja, sehingga berubah itu
semua

Ringkasan
Isu pesangon menjadi salah satu yang mendapatkan banyak sorotan dari para pekerja di UU
Cipta Kerja. Pasalnya, besaran pesangon yang didapat jadi berubah, dari 32 kali gaji menjadi 25
gaji saja. (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani
mengatakan, pemberian 32 gaji untuk pesangon para pekerja dinilai sangat sulit sekali. Makanya,
ada beberapa perusahaan yang tidak patuh menjalankan UU No. 13 Tahun 2003 soal
Ketenagakerjaan karena tidak mampu.
96