Page 17 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 17
menolak UU Cipta Kerja. Dengan demikian, tidak mungkin buruh menerima peraturan
turunannya, apalagi terlibat membahasnya," katanya, Kamis (15/10/2020).
Menurut dia, rentang waktu penyusunan aturan turunan yang relatif singkat diduga membuat
keberadaan serikat buruh hanya sebagai alat legitimasi. Said pun menyinggung janji DPR untuk
melibatkan buruh dalam pembahasan. Ternyata, banyak usulan buruh yang tidak di-akomodasi
sehingga buruh merasa dikhianati.
"Padahal, kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh. Namun, masukan yang kami
sampaikan banyak yang tidak terakomodasi," katanya. "Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI
bahwa 80% usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja."
Menurut Said Iqbal, terdapat empat langkah yang akan ditempuh buruh terkait dengan
penolakan terhadap UU sapu jagat tersebut. Pertama, mempersiapkan aksi lanjutan secara
terukur, terarah, dan konstitusional, baik di daerah maupun nasional.
Kedua, bersiap ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji formal dan uji materiel. Ketiga, meminta
legislative review ke DPR dan executive review ke pemerintah.
Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law,
khususnya klaster ketenagakerjaan, kepada buruh.
Said menyatakan bahwa ke depan, aksi penolakan UU Cipta Kerja oleh buruh akan semakin
membesar dan bergelombang. (Dewiyatini, Muhammad lrfan, Rani Ummi Fadila)***
16
