Page 14 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

menyebabkan kontrol dari DPR yang efektif tidak ada. Malah banyak hal sensitif menjadi
kewenangan pemerintah seorang
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Buruh menolak UU Cipta Kerja. Dengan demikian, tidak
mungkin buruh menerima peraturan turunannya, apalagi terlibat membahasnya

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Padahal, kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan
buruh. Namun, masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terako-modasi

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80% usulan
buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja.

Ringkasan

Proses penyusunan peraturan-peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja diprediksi bakal
tertutup, dengan partisipasi publik yang minim. Selain itu, singkatnya tenggat waktu proses
penyusunannya bakal membuat banyak aturan yang bakal ambigu di tataran implementasi. Hal
ini menegaskan bahwa pengesahan omnibus law hanya untuk mendongkrak citra di mata
internasional.

Pakar hukum dari Universitas Pa-rahyangan Asep VVarlan Yusuf mengaku khawatir, proses
penyusunan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres), yang menjadi turunan
Undang-Undang Cipta Kerja, bakal lebih tertutup dibandingkan dengan proses penyusunan UU
Cipta Kerja. Hal itu karena tidak ada aturan yang mewajibkan partisipasi publik dalam
penyusunan PP dan Perpres. Selain itu, waktu penyusunan PP dan Perpres terkait dengan UU
Cipta Kerja terlalu singkat, hanya 1-3 bulan.

ATURAN TURUNAN OMNIBUS LAW BERPOTENSI MUNCULKAN AMBIGUITAS
Proses penyusunan peraturan-peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja diprediksi bakal
tertutup, dengan partisipasi publik yang minim. Selain itu, singkatnya tenggat waktu proses
penyusunannya bakal membuat banyak aturan yang bakal ambigu di tataran implementasi. Hal
ini menegaskan bahwa pengesahan omnibus law hanya untuk mendongkrak citra di mata
internasional.

Pakar hukum dari Universitas Parahyangan Asep VVarlan Yusuf mengaku khawatir, proses
penyusunan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres), yang menjadi turunan
Undang-Undang Cipta Kerja, bakal lebih tertutup dibandingkan dengan proses penyusunan UU
Cipta Kerja. Hal itu karena tidak ada aturan yang mewajibkan partisipasi publik dalam
penyusunan PP dan Perpres. Selain itu, waktu penyusunan PP dan Perpres terkait dengan UU
Cipta Kerja terlalu singkat, hanya 1-3 bulan.

Dikatakan Asep, pembahasan PP dan Perpres bakal bersifat terbatas. Biasanya, pembahasan
hanya melibatkan para ahli, sedangkan elemen-elemen masyarakat tidak dilibatkan.

Berbeda dengan pembahasan UU yang mewajibkan adanya partisipasi publik, di mana
masyarakat harus dilibatkan. Bahkan, partisipasi publik saat menyusun UU dapat dilakukan
berkali-kali.

Selain itu, singkatnya waktu pembuatan PP dan Perpres yang direncanakan pemerintah, yakni
selama 1-3 bulan, semakin meragukan bahwa aturan itu akan disusun secara transparan.
Idealnya, PP dan Perpres dibuat minimal enam bulan. Ada proses yang harus dijalani terlebih
dahulu, seperti pembuatan pokok-pokok pikiran pembentukan PP.
13