Page 10 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 10
Judul Perumusan UU Cipta Kerja Telah Sesuai Peraturan
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-10-16 05:31:00
Ukuran 134x193mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 6.700.000
News Value Rp 20.100.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
DPR telah mengesahkan UU Ciptaker sebagai terobosan untuk meningkatkan peluang investasi.
Perumusan kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai aturan dan menyerap aspirasi dari
banyak pihak. Perumusan RUU Cipta Kerja rupanya telah dilakukan sejak lama. Bahkan regulasi
yang termasuk dalam salah satu klaster omnibus law tersebut telah dibahas sejak menteri
ketenagakerjaan dijabat oleh Muhaimin Iskandar.
Sementara itu, salah satu isu yang diusung oleh pi hak yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja
adalah isu terkait dengan dimu-dahkannya tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Namun
hal tersebut dibantah oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dirinya menjelaskan bahwa
dalam uu Cipta Kerja juga mengatur regulasi tentang tenaga kerja asing (TKA).
PERUMUSAN UU CIPTA KERJA TELAH SESUAI PERATURAN
DPR telah mengesahkan UU Ciptaker sebagai terobosan untuk meningkatkan peluang investasi.
Perumusan kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai aturan dan menyerap aspirasi dari
banyak pihak.
Perumusan RUU Cipta Kerja rupanya telah dilakukan sejak lama. Bahkan regulasi yang termasuk
dalam salah satu klaster omnibus law tersebut telah dibahas sejak menteri ketenagakerjaan
dijabat oleh Muhaimin Iskandar.
Saat Menteri Tenaga Kerja dijabat oleh Muhaimin, pihaknya telah kencang mewacanakan untuk
melakukan amandemen undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, pada
periode kedua presiden Joko Widodo, rencana merevisi undang-undang 13 tahun 2003
disempurnakan seiring munculnya omnibus law.
Aturan baru tersebut dirancang untuk mengatur atau menyempurnakan tidak saja masalah
ketenagakerjaan, tetapi juga 10 klaster atau sektor lain di Indonesia.
9
