Page 6 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 6

Judul               Polemik Omnibus Law, Luhut: Saya Ingin Mundur Sedikit
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.suara.com/bisnis/2020/10/16/061309/polemik-omnibus-
                                    law-luhut-saya-ingin-mundur-sedikit
                Jurnalis            Iwan Supriyatna
                Tanggal             2020-10-16 06:13:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Jokowi (Menko Polhukam) Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya.
              Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut.
              Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini

              negative - Ma'ruf Amin (Presiden) Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak
              saya  Menko  Polhukam,  Presiden  sudah  perintahkan  itu.  Dia  melihat,  kenapa  itu  semrawut.
              Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini
              negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Jadi
              tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga
              bisa diajak omong. Ada keterbatasan

              neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Kalau
              itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa proses penyusunan
              RUU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Untuk klaster ketenagakerjaan, Kementerian
              Ketenagakerjaan  mengundang  pemangku  kepentingan  ketenagakerjaan  apakah  itu  serikat
              pekerja/buruh,  pengusaha  bahkan  mengundang  akademisi  dari  perguruan  tinggi  dan
              mendengarkan aspirasi dari International Labour Organization (ILO)



              Ringkasan

              Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, UU
              Cipta  Kerja  atau  Omnibus  Law  tidak  dikerjakan  secara  terburu-buru.  Menurut  Luhut,  inisiasi
              Omnibus Law telah dilakukan sejak ia menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015.

              Sebelumnya,  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengatakan  tengah  mempersiapkan
              Peraturan  Pemerintah  (PP)  sebagai  turunan  dari  UU  Cipta  Kerja  klaster  ketenagakerjaan.
              Menurut  Menaker  Ida,  aturan  tersebut  rencananya  diselesaikan  pada  akhir  Oktober  dan



                                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11