Page 11 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 11
Haryadi berpendapat, undang-undang 13 tentang Ketenagakerjaan perlu dilakukan revisi. Sebab
setelah 17 tahun UU Ketenagakerjaan berlaku, penyerapan tenaga kerja justru mengalami
penurunan.
Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan angkatan kerja baru dimana
pada setiap tahun mengalami pertumbuhan lebih dari 2 juta orang per tahun.
Pada tanggal 5 Oktober lalu,. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin telah mengetuk palu tanda
disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, setelah mendapat persetujuan dari mayoritas peserta
rapat.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas memaparkan bahwa RUU Cipta Kerja
telah dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri
atas 15 bab dan 174 pasal.
Sementara itu, salah satu isu yang diusung oleh pihak yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja
adalah isu terkait dengan dimudahkannya tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia.
Namun hal tersebut dibantah oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dirinya menjelaskan
bahwa dalam UU Cipta Kerja juga mengatur regulasi tentang tenaga kerja asing (TKA).
Dirinya juga membantah tentang anggapan bahwa UU Cipta Kerja merupakan karpet merah
kepada TKA untuk bekerja di Indonesia. Justru, UU tersebut memperketat penggunaan TKA
dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.
Dalam sosialisasinya, ia mengatakan, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya
dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi
sesuai dengan jabatan yang diduduki.
Menurut Ida, tidak semua jabatan bisa ditempati oleh TKA. Ia memastikan TICA hanya akan
bekerja di jabatan tertentu dengan batas waktu tertentu.
Isu yang mencuat juga perihal pengupahan, hal ini tentu saja menjadi salah satu disinformasi
yang menyulut emosi para peserta demonstrasi.
Ida juga menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja telah disusun secara Tripartit dan sesuai dengan
kesepakatan antara pihak yang terkait antara pemerintah, buruh dan pengusaha.
Pemerintah juga telah melakukan pendalaman rumusan klaster ketenagakerjaan yang
melibatkan pengusaha (APINDO) dengan perwakilan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
Menteri Koordinator, Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kembali mengklarifikasi berbagai
informasi terkait Undang-undang (UU) Cipta Kerja, seperti halnya aturan mengenai upah
minimum.
Airlangga memastikan, upah minimum tetap dan tidak ada perubahan, baik untuk upah minimum
provinsi maupun upah minimum regional kabupaten atau kota.
Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) disebut masih harus lebih tinggi dari Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan ditetapkan oleh gubernur.
Sehingga UMP menjadi batas minimal UMK. Pengusaha juga dilarang membayar upah lebih
rendah dari tahun sebelumnya, demikian pula setelah UU Cipta Kerja, dimana upah tidak boleh
lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Airlangga juga menanggapi isu mengenai pekerja waktu tertentu yang dapat terus menerus
bekerja. Ia menyatakan pekerja waktu tertentu tidak berlaku untuk pekerjaan tetap. Dimana
10
