Page 13 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Judul Aturan Turunan Omnibus Law Berpotensi Munculkan Ambiguitas
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&10
Jurnalis DEWIYATINI
Tanggal 2020-10-16 05:11:00
Ukuran 360x258mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 138.600.000

News Value Rp 1.386.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Asep VVarlan Yusuf (Pakar hukum dari Universitas Pa-rahyangan) Ini kenapa tiga
bulan? Aspirasi publik tidak akan tertampung (kalau hanya tiga bulan), padahal efek UU Cipta
Kerja berdampak ke publik

neutral - Bilal Dewansyah (pakar perancangan peraturan perundang-undangan Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran) Kalau melihat pengalaman, pemerintah menyusun peraturan pelaksana
untuk satu UU, PP, atau Perpres itu umumnya lebih dari satu tahun

positive - Bilal Dewansyah (pakar perancangan peraturan perundang-undangan Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran) Memang sangat panjang prosesnya. Tapi, untuk penyusunan Perpres,
dalam keadaan mendesak, bisa langsung ke presiden. Kalau untuk PP, tetap harus mengikuti
prosedur normalnya tadi

negative - Bilal Dewansyah (pakar perancangan peraturan perundang-undangan Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran) Bisa jadi, di level implementasi itu, banyak mekanisme kerja yang tidak
jelas, ambigu tidak hanya pada soal bahasa

negative - Bilal Dewansyah (pakar perancangan peraturan perundang-undangan Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran) Tapi, saya kira, pemerintah tidak terlalu memikirkan soal implementasi.
Dugaan sementara saya, ini soal citra internasional, di mana presiden mengejar peringkat easy
doing business kita naik lagi. Jadi, omnibus law ini komitmennya untuk itu. Bahasa teorinya
disebut symbolic on lawmaking
negative - Wicaksana Dramanda (Peneliti pada Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Universitas
Padjadjaran,) Artinya, perda itu akan dicek dulu, bersesuaian dengan aturan pemerintah pusat
atau tidak. Jika tidak, dipastikan nomor register tidak akan keluar

negative - Wicaksana Dramanda (Peneliti pada Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Universitas
Padjadjaran,) Padahal, yang berpotensi mengalami kerusakan itu di daerah, tapi yang menilai
malah pemerintah pusat

negative - Wicaksana Dramanda (Peneliti pada Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Universitas
Padjadjaran,) Perkataan pemerintah yang ingin menyederhanakan aturan justru tidak tecermin
dari UU Ciptaker yang banyak mendelegasikan ke PP, Perpres, dan Permen. Ini juga yang

12