Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020

Hampir seluruh lapisan pelaku ekonomi terdampak oleh pandemi Covid-19, termasuk pelaku
usaha skala kecil dan mikro. Sehingga sinergi untuk mendorong inklusi ekonomi semakin urgen
untuk dilakukkan agar lebih banyak usaha kedi, mikro dan subsisten bisa naik kelas menjadi
usaha formal yang menyumbang lebih besar terhadap pembentukan PDB, meningkatkan
penyerapan tenaga kerja, sehingga pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan

Decymus mengungkapkan salah satu cara untuk meningkatkan inklusi ekonomi adalah melalui
peningkatan akses ke sektor keuangan dan digitalisasi pembiayaan. Pertumbuhan kredit usaha
mikro dan kecil menjadi salah satu faktor kunci penunjang pertumbuhan konsumsi per kapita
penduduk miskin di Riau. Saat ini, penetrasi pembiayaan digital di Riau masih relatif rendah
dibandingkan Sumatera maupun Nasional, baik dari jumlah rekening peminjam maupun
pinjaman yang telah disalurkan.

Untuk itu, Bank Indonesia Riau memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan UMKM
melalui 3 aspek; korporatisasi, digitalisasi, dan pembiayaan. Dari aspek korporatisasi, pemda
dapat memperkuat kelembagaan UMKM dengan memberikan kemudahan izin berusaha serta
mendorong kemitraan baik antar UMKM maupun dengan berbagai lembaga di daerah. Kemudian,
dari aspek digitalisasi, mendorong perluasan kanal pembayaran melalui fintech, e-commerce dan
QRIS sebagai alat pembayaran yang mendukung new lifestyle, serta penguatan basis data UMKM
melalui koordinasi antar otoritas di daerah. "Selanjutnya, dari aspek pembiayaan perlu adanya
dukungan kemudahan akses pembiayaan, meningkatkan peran Pemda sebagai penjamin
pembiayaan UMKM, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap ekonomi-
keuangan digital beker jasama dengan bank, fintech, dan e-commerce" imbuh Decymus.
Pasar UMKM Riau juga perlu diperluas melalui digitalisasi. Saat ini jumlah UMKM Riau yang
terdaftar di e-commerce sebanyak 0,86 per 1.000 penduduk, masih dibawah level nasional yang
mencapai 3,21 UMKM per 1000 penduduk Namun, pelaku e-commerce Riau menduduki p er-
ingkat ke-4 dari seluruh provinsi di Sumatera serta pangsa transaksi e-commerce Riau terhadap
nasional yang mengalami peningkatan selama tahun2020 mengindikasikan, adanya potensi yang
besar untuk mendorong perluasan pasar UMKM melalui digitalisasi.

Inflasi

Sementara itu, perkembangan inflasi sepanjang tahun 2020 relatif terjaga seiring dengan masih
terbatasnya permintaan masyarakat Sampai dengan bulan mencapai 1,85 persen (ytd) dan 1,89
persen (yoy). Inflasi masih bersumber dari komoditas volatile food diantaranya cabai merah,
bawang merah, serta daging ayam. Sementara, inflasi di bulan Desember juga diperkirakan
masih terkendali sehingga inflasi keseluruhan tahun 2020 lebih rendah dibandingkan realisasi
tahun 2019, dan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional yang sebesar 3,0 persen 1
persen.

Prospek perkembangan harga barang dan jasa diperkirakan masih dihadapkan dengan sejumlah
risiko. Pertama, komoditas bahan pangan, sejalan dengan masih tingginya ketergantungan Riau
terhadap daerah lain. Kedua, ancaman la nina yang berpotensi menyebabkan banjir di daerah
sentra produsen seperti Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut) sehingga
mengganggu pasokan pangan. Ketiga, komoditas tertentu yang terdampak penyesuaian cukai
rokok, pengenaan cukai plastik, dan pengenaan cukai minuman berperisa. Keempat, komoditas
barang-jasa secara umum, sejalan dengan mulai meningkatnya daya beli masyarakat seiring
membaiknya harga komoditas ekspor utama Riau.

"Koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, kepolisian daerah (Polda) dan pihak
terkait lainnya dalam kerangka TPID akan terus dilakukan dengan fokus pada upaya untuk
penguatan kerja sama antar daerah, meningkatkan produksi lokal dan pengaturan pola tanam,
meningkatkan kualitas data, menjaga kelancaran dan efisiensi rantai distribusi, penguatan

211