Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

negative - Mardani H Maming (Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (Hipmi)) Jangan termakan hoaks yang bisa menimbulkan kekacauan karena UU
ini perlu pendalaman yang matang. Jika masih ada pihak yang mau disampaikan ada koridor
hukumnya, yakni uji materi di Mahkamah Konstitusi

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Hal-hal baik
yang ada di UU Ketenagakerjaan tentu kita adopsi, dan kita juga perlu mengakomodasi
perkembangan zaman supaya aturan ketenagakerjaan tetap relevan,

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Hal-hal baik
yang ada di UU Ketenagakerjaan tentu kita adopsi, dan kita juga perlu mengakomodasi
perkembangan zaman supaya aturan ketenagakerjaan tetap relevan,

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Hal-hal baik
yang ada di UU Ketenagakerjaan tentu kita adopsi, dan kita juga perlu mengakomodasi
perkembangan zaman supaya aturan ketenagakerjaan tetap relevan,
positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Kenapa batas
maksimal kontrak tidak tercantum lagi? Karena ini akan dicantumkan di Peraturan Pemerintah,
nanti supaya ada fleksibilitas. Karakteristik hubungan kerja di tiap sektor kan bisa berbeda-beda

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Pengusaha
harus tetap memberi informasi, tidak bisa sepihak. Kalau pekerja tidak setuju, harus ada
perundingan yang bisa didampingi serikat pekerja. Jika tidak sepakat, pemerintah harus mediasi.
Kalau tidak selesai juga, baru masuk jalur hukum

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Setidaknya ada
tiga sampai empat PP yang akan kita bahas. Tentang pengaturan ketenagakerjaan yang isinya
soal kontrak, outsource, dan lainnya, PP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan PP tentang
pengupahan
positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Kalau UMP-nya
dianggap sudah mewakili, tidak perlu. Tiap daerah punya karakteristik yang berbeda-beda, kalau
mayoritas pekerjanya di UMKM, harus disesuaikan. Makanya pilihan katanya dapat, bukan wajib,"
kata Dita. Secara keseluruhan, Dita mengatakan pemerintah akan mengakomodasi beberapa hal
yang belum detail dalam UU Cipta Kerja melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dengan
melibatkan serikat pekerja.

neutral - Heri Gunawan (Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI) Jadi, di dalam Bab-Y ada 17
pasal sebagai karpet merah untuk UMKM. Selain itu sejumlah kemudahan lainnya juga terdapat
pada pasal tentang Jaminan Produk Halal, Perseroan Terbatas, Ketenagakerjaan, dan lain-lain,

neutral - Darmadi Durianto (anggota Komisi VI DPR RI) Tadinya kan (UMKM) tidak punya badan
hukum, badan usaha. Sekarang dalam Undang-Undang Ciptaker itu diciptakan perusahaan
perseorangan. Kalau umumnya PT (perseroan terbatas) harus lebih dari satu orang, ini satu
orang bisa ajukan PT perseorangan tidak usah pakai akte. Tidak usah pakai notaris dan biayanya
sangat murah

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Kenapa batas
maksimal kontrak tidak tercantum lagi? Karena ini akan dicantumkan di Peraturan Pemerintah,
nanti supaya ada fleksibilitas. Karakteristik hubungan kerja di tiap sektor kan bisa berbeda-beda

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Setidaknya ada
tiga sampai empat PP yang akan kita bahas. Tentang pengaturan ketenagakerjaan yang isinya
soal kontrak, outsource, dan lainnya, PP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan PP tentang
pengupahan
12