Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 14
neutral - Heri Gunawan (Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI) Jadi, di dalam Bab-Y ada 17
pasal sebagai karpet merah untuk UMKM. Selain itu sejumlah kemudahan lainnya juga terdapat
pada pasal tentang Jaminan Produk Halal, Perseroan Terbatas, Ketenagakerjaan, dan lain-lain,
Ringkasan
PRODUKTIVITAS tenaga kerja asal Indonesia dinilai masih sangat rendah. Jika merujuk ukuran
Asia Productivity Organization (APO), indeks produktivitas tenaga kerja asal Indonesia
berdasarkan jumlah jaMKerja pada 2017 sebesar 1,30. Angka ini masih di bawah Thailand dan
Vietnam yang masing-masing sebesar 1,45 dan 1,50. Bahkan, jika kita melihat perkembangan
Vietnam, tingkat produktivitas negara Indocina tersebut konsisten meningkat sejak 1990.
Tingkat produktivitas ini turut memengaruhi penilaian investor ketika ingin berinvestasi,
meskipun ini bukan pertimbangan utama.
BURUH KITA 6 JAM SUDAH LELAH
PRODUKTIVITAS tenaga kerja asal Indonesia dinilai masih sangat rendah. Jika merujuk ukuran
Asia Productivity Organization (APO), indeks produktivitas tenaga kerja asal Indonesia
berdasarkan jumlah jaMKerja pada 2017 sebesar 1,30. Angka ini masih di bawah Thailand dan
Vietnam yang masing-masing sebesar 1,45 dan 1,50. Bahkan, jika kita melihat perkembangan
Vietnam, tingkat produktivitas negara Indocina tersebut konsisten meningkat sejak 1990.
Tingkat produktivitas ini turut memengaruhi penilaian investor ketika ingin berinvestasi,
meskipun ini bukan pertimbangan utama.
"Jangankan sama Vietnam. Dengan Malaysia saja kita kalah," kata Hayono Isman
"Tenaga kerja kita enam jam sudah lelah. Kalau Vietnam 10 jam belum lelah. Kualitas tenaga
kerja kita juga masih sangat rendah. Nah di sinilah UU Cipta Kerja membimbing. Agar tidak
hanya hak-haknya yang dituntut namun juga produktivitas," lanjut Sekjen Dewan Pakar DPP
Partai Nasdem Hayono Isman dalam acara serial Focus Group Discussion Dewan Pakar DPP
Nasdem tentang Rancangan Implementasi UU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan di Jakarta,
Rabu (14/10).
Hayono berpandangan, UU Cipta Kerja ini harus sukses. Tidak hanya di buruh, tapi juga
pengusaha. Pengusaha menyediakan lapangan pekerjaan dan buruh memastikan terjadinya
produksi. Sedangkan pemerintah tugas pokoknya melancarkan semua itu dengan UU Cipta Kerja.
Sementara itu, anggota Dewan Pakar Nasdem lainnya DR Abdul Malik secara keseluruhan UU
Cipta Kerja bidang ketenagakerjaan tidak banyak berubah signifikan. "Cuma masalah pelatihan
dan keterampilan saya lihat keduanya baik di UU tenaga Kerja yang lama maupun di UU Cipta
Kerja masih belum mendalam. Belum jelas juga strateginya seperti apa," kata dia.
Abdul Malik juga menyoroti upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Menurut dia, ini
nanti juga cukup complicated. "Realitasnya sekarang ini apa ada berdasarkan satuan hasil?" kata
dia.
Selain itu, Abdul Malik menyoroti soal PHK di UU Ciptaker. Di UU yang disahkan DPR pada 5
Oktober lalu itu tidak ada surat peringatan saat PHK. Bisa saja sekali peringatan langsung PHK.
"Itu tidak fair. Sedangkan di UU Ketenagakerjaan No 13/2003 harus melalui surat peringatan 1-
3," kata dia.
13
