Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 18
"Perluasan kriteria ini diharapkan makin banyak unit usaha yang bisa dikategorikan sebagai
UMKM. Perizinan UMKM juga dipermudah. Bisa dilakukan secara daring maupun luring dengan
melampirkan KTP dan Surat Keterangan dari Rukun Tetangga (RT).
Pendaftaran secara daring akan diberi nomor induk berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha
secara elektronik. Nomor induk berusaha merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk
semua kegiatan usaha. " kata legislator tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan Undang-Undang (UU)
Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) akan memperkuat aspek legal dari UMKM, yang selama ini
tidak memiliki legal standing atau dasar hukum atas usahanya.
"Tadinya kan (UMKM) tidak punya badan hukum, badan usaha. Sekarang dalam Undang-Undang
Ciptaker itu diciptakan perusahaan perseorangan. Kalau umumnya PT (perseroan terbatas) harus
lebih dari satu orang, ini satu orang bisa ajukan PT perseorangan tidak usah pakai akte. Tidak
usah pakai notaris dan biayanya sangat murah," ujar Darmadi dalaMKeterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Rabu.
Selain itu, Darmadi menambahkan bahwa sektor yang menyerap tenaga kerja hingga 97,5
persen dari lapangan kerja ini jelas akan berkontribusi pada perekonomian negara dengan
produk domestik bruto (PDB) sebesar 67 persen, (nas/cok)
17
