Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

"Pengusaha harus tetap memberi informasi, tidak bisa sepihak. Kalau pekerja tidak setuju, harus
ada perundingan yang bisa didampingi serikat pekerja. Jika tidak sepakat, pemerintah harus
mediasi. Kalau tidak selesai juga, baru masuk jalur hukum," ujarnya.

Dita juga mengatakan tiap-tiap daerah juga masih bisa menetapkan Upah
MinimuMKabupaten/Kota (UMK) sesuai penghitungan inflasi maupun pertumbuhan ekonomi,
meski tidak diwajibkan.

"Kalau UMP-nya dianggap sudah mewakili, tidak perlu. Tiap daerah punya karakteristik yang
berbeda-beda, kalau mayoritas pekerjanya di UMKM, harus disesuaikan. Makanya pilihan katanya
dapat, bukan wajib," kata Dita. Secara keseluruhan, Dita mengatakan pemerintah akan
mengakomodasi beberapa hal yang belum detail dalam UU Cipta Kerja melalui penerbitan
Peraturan Pemerintah (PP) dengan melibatkan serikat pekerja.

" Setidaknya ada tiga sampai empat PP yang akan kita bahas. Tentang pengaturan
ketenagakerjaan yang isinya soal kontrak, outsource, dan lainnya, PP tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan, dan PP tentang pengupahan," katanya.

UU Ciptaker Prioritaskan UMKM

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Heri Gunawan memastikan strategi penciptaan lapangan
kerja melalui UU Cipta kerja (Ciptaker) justru dengan memprioritaskan UMKM sebagai leading
sector atau sektor utama. Heri mengungkapkan proritas UMKM sebagai leading sector mengacu
pada data bahwa kontribusinya terhadap PDB mencapai 60,3 persen. Kontribusi UMKM yang
besar terhadap perekonomian belum diiringi dengan perhatian yang maksimal terhadap
pengembangan UMKM. "Sejumlah masalah klasik masih menjadi persoalan yang membelit
UMKM. Persoalan itu di antaranya mengenai permodalan, perizinan, pemasaran, basis data, dan
akses terhadap proyek-proyek pemerintah," katanya dalaMKeterangan tertulis yang diterima di
Jakarta, Rabu.

Hal ini dapat dilihat dalaMKonsideran "Menimbang" UU Cipta Kerja bahwa pemberian
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM diletakkan pada susunan terdepan ber-
sama-sama dengan koperasi, baru kemudian disusul dengan peningkatan ekosistem investasi,
dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan
kesejahteraan pekerja.

UU Cipta Kerja, kata dia, didesain untuk mengatasi sejumlah persoalan yang membelit UMKM
selama ini. Ada bab khusus yang menjabarkan sejumlah kemudahan untuk UMKM. Bab V,
misalnya, menjabarkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang diberikan terhadap
UMKM dan koperasi. Khusus untuk UMKM normanya membentang dari Pasal 87 hingga Pasal
104.

"Jadi, di dalam Bab-V ada 17 pasal sebagai karpet merah untuk UMKM. Selain itu sejumlah
kemudahan lainnya juga terdapat pada pasal tentang Jaminan Produk Halal, Perseroan Terbatas,
Ketenagakerjaan, dan lain-lain," ujar Heri Gunawan.
Perhatian terhadap UMKM dimulai dengan mengubah Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang
UMKM yang mengatur kriteria.

Dalam regulasi lama itu kriteria UMKM hanya memuat kekayaan bersih. Oleh UU Cipta Kerja
diperluas dengan dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan
tahunan, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan,
kandungan lokal, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

16