Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 257

Judul               Pengusaha Usul JKP di BPJS Tanpa Iuran Tambahan
                Nama Media          cnnindonesia. com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www. cnnindonesia. com/ekonomi/20201014122714-92-
                                    558261/pengusaha-usul-jkp-di-bpjs-tanpa-iuran-tambahan
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-14 12:37:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17. 500. 000
                News Value          Rp 52. 500. 000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kesepakatan pengusaha
              dan pekerja tentang JKP adalah tidak ada penambahan iuran yg dipungut dari pengusaha dan
              pekerja

              negative  -  Hariyadi  Sukamdani  (Ketua  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia)  Besarannya  yang
              menentukan  pemerintah  berdasarkan  masukan  dari  BPJS  Ketenagakerjaan.  Saat  ini,
              pembahasan PP belum dimulai
              neutral  -  Benny  Soetrisno  (Wakil  Ketua  UmuMKadin  Indonesia  Bidang  Perdagangan)
              Pembahasan  mengenai  PP  JKP  belum  dilakukan  antara  Kementerian  Ketenagakerjaan  dan
              pengusaha, rencananya minggu ini dimulai

              negative  -  Benny  Soetrisno  (Wakil  Ketua  UmuMKadin  Indonesia  Bidang  Perdagangan)  Tentu
              tergantung sumber dana pemerintah, tidak boleh di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi)

              neutral - Benny Soetrisno (Wakil Ketua UmuMKadin Indonesia Bidang Perdagangan) Program ini
              sangat bagus untuk ke dua belah pihak, pengusaha dan pekerja

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yang terkait dengan dana awal untuk program
              JKP, UU juga sudah mengatur dana awalnya akan diambil dari APBN paling besar Rp6 triliun
              neutral - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Secara umum saya katakan bahwa
              Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun ini sudah
              dihitung  sedemikian  rupa  oleh  aktuaris  yang  memastikan  agar  program  ini  jangan  sampai
              mandek atau buntung di tengah jalan, karena tidak mampu membayar manfaat



              Ringkasan

              Pengusaha mengusulkan tidak ada tambahan iuran peserta untuk program Jaminan Kehilangan
              Pekerjaan (JKP) yang akan diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan .



                                                           256
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262