Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 258
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan hal tersebut
merupakan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Oleh sebab itu, usulan tersebut nantinya
akan menjadi poin penting (highlight) yang akan disampaikan ketika pembasahan dengan
pemerintah.
Untuk diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah menyiapkan
modal awal untuk JKP sebesar Rp6 triliun. Sumber dana berasal dari APBN.
PENGUSAHA USUL JKP DI BPJS TANPA IURAN TAMBAHAN
Pengusaha mengusulkan tidak ada tambahan iuran peserta untuk program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) yang akan diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan .
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan hal tersebut
merupakan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Oleh sebab itu, usulan tersebut nantinya
akan menjadi poin penting (highlight) yang akan disampaikan ketika pembasahan dengan
pemerintah.
"Kesepakatan pengusaha dan pekerja tentang JKP adalah tidak ada penambahan iuran yg
dipungut dari pengusaha dan pekerja," ujarnya kepada CNNIndonesia. com, Rabu (14/10).
Selanjutnya, ia menuturkan sumber dana diusulkan tetap mengacu pada UU Omnibus Law Cipta
Kerja. Meliputi, modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan dana
operasional BPJS Ketenagakerjaan.
Program JKP nantinya akan menawarkan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar
kerja, dan pelatihan kerja yang diberikan kepada peserta dengan masa kepesertaan tertentu.
Untuk uang tunai, diberikan paling banyak 6 bulan upah.
Hariyadi mengatakan untuk besaran uang tunai yang diberikan kepada korban PHK, besarannya
ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP). Ia enggan menjawab besaran
idealnya lantaran bukan kewenangan pengusaha.
"Besarannya yang menentukan pemerintah berdasarkan masukan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Saat ini, pembahasan PP belum dimulai," ucapnya.
Senada, Wakil Ketua UmuMKadin Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menyatakan
jika pembahasan PP kluster ketenagakerjaan baru dimulai pekan ini. PP tersebut merupakan
aturan teknis dari UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Pembahasan mengenai PP JKP belum dilakukan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan
pengusaha, rencananya minggu ini dimulai," katanya.
Ia mengaku akan menyampaikan sejumlah poin utama dalam pembahasan dengan pemerintah
nantinya. Pertama, besaran uang tunai dari pemerintah setiap bulannya.
"Tentu tergantung sumber dana pemerintah, tidak boleh di bawah UMP (Upah Minimum
Provinsi)," katanya.
Kedua, pengusaha juga akan mempertegas manfaat informasi penempatan kerja, apakah di
dalamnya mengharuskan standar gaji harus setara atau lebih besar dibandingkan sebelum
pekerja mengalami PHK. Ketiga, ia mengaku akan mempertanyakan detail pelatihan apa saja
yang diterima pekerja.
257
