Page 295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 295
Judul Mengenal PrograMKe-5 BPJS, Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Nama Media cnnindonesia. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www. cnnindonesia. com/ekonomi/20201014103433-532-
558209/mengenal-program-ke-5-bpjs-jaminan-kehilangan-pekerjaan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-14 11:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Jika terjadi PHK ada
manfaat berupa peningkatan kompetensi atau up-skilling, serta diberi akses untuk pekerjaan
baru
Ringkasan
Pemerintah akan mengeluarkan program baru seperti yang tertulis dalam UU Omnibus Law Cipta
Kerja, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Program ini tertulis dalam pasal selipan baru, yakni Pasal 46A UU Cipta Kerja yang merevisi UU
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Disebutkan bahwa
pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan JKP melalui BPJS
Ketenagakerjaan.
Untuk tahap awal, sumber pendanaan JKP berasal dari kantong pemerintah. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat mengatakan pemerintah akan menyetorkan Rp6 triliun
sebagai modal awal pelaksanaan program yang berasal dari APBN.
MENGENAL PROGRAMKE-5 BPJS, JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
Pemerintah akan mengeluarkan program baru seperti yang tertulis dalam UU Omnibus Law Cipta
Kerja, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Program ini tertulis dalam pasal selipan baru, yakni Pasal 46A UU Cipta Kerja yang merevisi UU
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Disebutkan bahwa
pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan JKP melalui BPJS
Ketenagakerjaan.
Program ini diklaim melindungi pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui 3
manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
294
