Page 296 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

"Jika terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau up-skilling, serta diberi akses
untuk pekerjaan baru," terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
belum lama ini.

Detailnya, UU Ciptaker menyatakan penyelenggaraan program JKP akan dilakukan oleh
pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, JKP akan diberikan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial kepada seluruh peserta yang telah membayar iuran dengan
masa kepesertaan tertentu.

Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan program jaminan ini masih
akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP).

Untuk tahap awal, sumber pendanaan JKP berasal dari kantong pemerintah. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat mengatakan pemerintah akan menyetorkan Rp6 triliun
sebagai modal awal pelaksanaan program yang berasal dari APBN.

Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan saat ini menjalankan 4 program jaminan sosial, yakni
jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan
pensiun (JP).

Untuk besaran iuran JKK, yakni pada rentang 0,24 persen-1,74 persen dari gaji bergantung pada
risiko kerja. Lalu, iuran JKM sama rata 0,3 persen dari gaji. Kedua iuran itu dibayarkan oleh
pengusaha.

Kemudian, iuran JHT sebesar 5,7 persen dari gaji di mana sebesar 3,7 persen ditanggung
pemberi kerja dan 2 persen dari pekerja. Sedangkan untuk JP, pengusaha membayar 2 persen
dan pekerja 1 persen, sehingga total iurannya 3 persen dari gaji.

Jadi, secara total pemberi kerja membayar 10,24 persen sampai 11,74 persen untuk membayar
jaminan sosial per bulan. Untuk JKP nantinya, BPJS Ketenagakerjaan tidak akan menarik iuran
baru, tapi melakukan rekomposisi iuran dari 4 program tersebut.

295